Pantai Pede Harus Jadi Area Publik

berbagi di:
edfcafcb-72e3-4c6d-90ba-c000bf8d990d

 

 

Gerasimos Satria

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Manggarai Barat, Harun Elrasit meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat untuk memperjuangankan Pantai Pede kembali menjadi ruang publik.

Ia mengatakan sebelum Pantai Pede dikelola PT. Sarana Investama Manggabar (SIM), pantai yang berada di Desa Gorontalo Kecamatan Komodo itu menjadi satu-satu area publik yang ramai dikunjungi masyarakat Manggarai Barat, NUsa Tenggara Timur.

“Perayaan HUT ke-16 Kabupaten Manggarai Barat di Pantai Pede, jadi PR Pemkab Mabar untukmemperjuangankan Pantai Pede agar tidak diprivatisasi. Pantai Pede harus menjadi area publik,’’ tutur Harun setelah mengkuti upacara peringatah HUT Mabar, Senin (25/2) di Pantai Pede.

Harun menambakan akses masyarakat untuk berekreasi ke pantai-pantai di Labuan Bajo sudah sangat sulit. Seluruh pantai di sepanjang Labuan Bajo sudah dicaplok investor.

“Sebelum Pemerintah Provinsi menyerahkan Pantai Pede ke PT. SIM, akses masyarakat untuk berwisata di Pantai Pede sangat bebas. Sekarang sulit,” jelasnya.

Sebelumnya, Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng, Mgr Silvester San dalam sambutanya di hadapan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada 11 Januari 2019 di Aula Efata Ruteng berharap Pemprov NTT bisa mengkaji kembali kontrak yang diberikan kepada PT. SIM yang saat ini menutup akses publik ke Pantai Pede.

Mgr. Silvester mengatakan pengelolaan Pantai Pede harusnya melibatkan masyarakat lokal dan tetap menjadi ruang publik. (bev/ol)