Pemkab Lembata Diminta Bijak

berbagi di:
Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur

 

 

Hiero Bokilia

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata, Nusa Tenggara Timurt diminta lebih bijak menyikapi reaksi penolakan rencana pembangunan lembaga pendidikan di bawah Yayasan Afro-Alghafiriyyah di Desa Dikesare, Leulein, Kabupaten Lembata. Apalagi, Pemkab Lembata melalui Dinas Pekerjaan Umum telah mengeluarkan perintah penggusuran.

Ketua Umum Presidium Lingkar Muda Lembata (Lingkarmata) Midun Husein Ratuloli dalam rilis yang diterima VN, Senin (12/3) mengatakan dalam Pembukaan UUD 1945 jelas menyebutkan salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan Kehidupan bangsa. Konsekuensi logisnya adalah bahwa negara dalam hal ini Pemkab Lembata harus memfasilitasi agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini anak-anak Desa Dikesare, Lewolein Kecamatan Lembatukan, Kabupaten Lembata.

Atas tindakan ancaman melalui surat Pemkab Lembata terhadap Yayasan Afro-Alghafiriyyah untuk segera menghentikan aktivitas pembangunan madrasah selama 7×24 jam, menurutnya, merupakan kebijakan dan tindakan politik pemerintahan yang bertentangan dengan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

“Maju dan mundurnya pembangunan daerah tergantung pada bidang pendidikan. Kemudahan dalam mengakses pendidikan membutuhkan peran Pemda sebagai jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dan pihak yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun kualitas pendidikan seperti yang dilakukan Yayasan Arfo Alghafiiyyah,” tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah hendaknya tidak menjadi agen pihak tertentu untuk menggagalkan pendirian lembaga pendidikan tersebut. Ancaman peggusuran oleh Pemkab Lembata adalah satu kesalahan dan bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan serta otonomi daerah. Pemkab Lembata seharusnya tidak sewenang-wenang mengambil keputusan seperti yang dilakukan baru-baru ini.

Ancaman penggusuran oleh Pemkab Lembata, urainya, sangat bertentangan dengan niat tulus Yayasan Afro Alghafiriyyah membangun saran prasarana pendidikan di Desa Dikesare. Tindakan Pemkab dianggap diskriminatif, intimidatif, dan represif pemerintah terhadap masyarakat. Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliyah di Desa Dikesare adalah atas kehendak masyarakat setempat yang merindukan pendidikan berbasis agama untuk membina iman dan taqwa sebagaimana termaktub dalam pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Sebenarnya kehadiran madrasah ini memiliki cerita tersendiri. Madrasah yang lahir di bumi Lembata ini merupakan suatu perjuangan besar bagi para pendahulu, akan tetapi cerita ini kembali menjadi sebuah bencana besar yang mengejutkan bagi masyarakat Desa Dikesare Leulein dikarenakan kebijakan Pemerintah daerah atas rencana pembongkaran yang akan dilakukan nanti,” tegas Ratulolu.

Berdasarkan ancaman penggusuran pemerintah ini, lanjutnya, pihaknya branggapan bahwa pemerintah telah melakukan pembatasan terhadap hak setiap warga negara untuk mengecap pendidikan. Untuk itu, tegasnya, Lingkar Muda Lembata (Lingkarmata) mengecam dan akan mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerhati pendidikan untuk melawan tindakan pemerintah ini apabila Pemkab Lembata masih bersikukuh membongkar paksa.

Pemkab Lembata dalam suratnya kepada Yayasan Afro Alghafiriyyah pada 28 Februari lalu memerintahkan kepada pihak yayasan untuk menghentikan pembangunan dan menggusur sejumlah sarana yang telah dibangun di lokasi tersebut.

Bupati Lembata Eliyaser Yentji Sunur dalam rapat bersama Forkopimda Lembata beberapa waktu lalu mengatakan, Pemkab harus menyikapi reaksi penolakan masyarakat terkait rencana pembangunan oleh Yayasan Afro Alghafiriyyah.

Ia memibta TNI dan Kesbangpolinmas ubtuk turun memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan termasuk terkait IMB. Termasuk mengecek keberadaan yayasan pendidikan tersebut.

Dinas PU pun harus memastikan lokasi tersebut. Bila lokasi tidak untuk fasilitas umum dan sekolah maka sekolah tidak bisa dibangun. (bev/ol)