Pemkab Sumba Timur Tetap Buka Ruang bagi Investasi

berbagi di:
Suasana tatap muka Pemkab Sumba Timur dengan wartawan media cetak, online, dan elektronik di ruang kerja Bupati Sumba Timur, Senin (19/11). Tampak Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora (kiri) didampingi Wakil Bupati Umbu Lili Pekuwali (kanan) memberikan penjelasan kepada para wartawan. Foto: Frangky Johannis/VN

Suasana tatap muka Pemkab Sumba Timur dengan wartawan media cetak, online, dan elektronik di ruang kerja Bupati Sumba Timur, Senin (19/11). Tampak Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora (kiri) didampingi Wakil Bupati Umbu Lili Pekuwali (kanan) memberikan penjelasan kepada para wartawan. Foto: Frangky Johannis/VN

 
Frangky Johannis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada para investor di bidang apa saja untuk menanamkan modalnya di Sumba Timur, disamping yang sudah berjalan saat ini.

Demikian disampaikan Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora dalam acara tatap muka dengan sejumlah wartawan media cetak, online, dan elektronik di ruang kerja Bupati Sumba Timur, Senin (19/11).

Menurut Gidion, pilihan untuk membuka ruang kepada investasi masuk di Kabupaten Sumba Timur karena selama ini investasi yang ada hanya investasi pemerintah yang hanya menghasilkan barang-barang publik, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, pustu, polindes, sekolah.

Menurutnya, masyarakat yang bekerja pada investasi pemerintah itu paling lama hanya tiga sampai empat bulan saja, selanjutnya akan menganggur lagi. Sehingga kita butuh investasi swasta, agar masyarakat kita yang bekerja di situ mempunyai penghasilan dalam kurun waktu yang lama, sampai lima atau 10 tahun sepanjang dia bekerja di perusahaan investasi tersebut.

Gidion menjelaskan, perusahaan yang sudah berjalan saat ini, seperti PT MSM yang bergerak di bidang perkebunan tebu terintegrasi dengan pabrik gula, PT SAS di bidang perkebunan cengkeh, PT PAS dan PT LAS yang melakukan investasi dalam bidang perkebunan jarak kepyar (castor), PT Asia Beef di bidang peternakan.

Selain itu, kata Gidion, ada sejumlah investor bidang pariwisata yang akan berinvestasi, salah satunya sudah mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan untuk dibangun resort di Pantai Tarimbang. Juga beberapa investor yang akan membangun resort di sepanjang garis pantai wilayah timur, mulai dari Walakiri, Laipori, Wanga, Rindi, hingga Waijelu.

Terkait sejumlah permasalahan yang timbul sebagai akibat dibukanya peluang bagi investasi, Bupati Gidion mengatakan, persoalan ada yang suka dan tidak suka itu biasa terjadi tidak hanya di Sumba Timur saja, di daerah lain pun terjadi hal yang sama. Namun, sepanjang investasi yang masuk itu berjalan sesuai koridor aturan, maka pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan bagi investor yang benar-benar bertanggung jawab mendukung pembangunan daerah.

“Suka tidak suka itu biasa, tetapi pemerintah terus membuka peluang investasi swasta untuk bersama-sama membangun daerah ini,” imbuh Gidion.
Kontribusi Positif

Wakil Bupati Umbu Lili Pekuwali menambahkan, pemerintah patut mengakui bahwa hadirnya sejumlah investasi swasta beberapa tahun terakhir ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Menurutnya, ada beberapa wilayah yang dahulunya masuk dalam klasifikasi daerah yang sulit ada lapangan kerja, kini masyarakatnya sudah terserap menjadi tenaga kerja swasta. Selain itu, ada beberapa wilayah yang terdampak penyediaan pangan (rawan pangan), sudah dua tahun terakhir tidak lagi mengalami rawan pangan. Ini membuktikan bahwa masyarakat ada pilihan lain bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-harin dengan masuknya investasi swasta.

Umbu Lili mengatakan, terbukanya lapangan kerja akibat masuknya investasi sudah dirasakan sebagain masyarakat di wilayah perusahaan investasi itu melaksanakan kagiatannya.

“Kami tidak mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi kerawanan pangan, tetapi bahwa lokasi investasi yang kebetulan berada di sekitar wilayah yang sering terjadi rawan pangan, sehingga masyarakat ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata dia.

Data terakhir yang dilaporkan Dinas Nakertrans, kata dia, ada kurang lebih 3.000 orang pekerja lokal yang terekrut bekerja pada perusahaan investasi yang ada di wilayah masing-masing. Belum lagi ada pertumbuhan usaha ekonomi produktif lainnya, seperti toko, kios, dan warung makan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, secara umum walaupun ada kendala-kendala dan pro kontra terkait lahan, namun secara proporsional kita harus katakan bahwa sebagian besar lahan yang sudah disepakati masyarakat dan investor adalah bukan lahan produktif.

“Pada prinsipnya pemerintah sebagai fasilitator tidak pernah menetapkan sebuah kawasan produktif dijadikan lahan investasi swasta karena yang sepakat soal lahan itu masyarakat dan investor. Sehingga, jika ada permasalahan sebaiknya dikomunikasikan dengan baik agar tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkas Umbu Lili. (bev/ol)