Pempov Harus PHK Kontraktor Pelaksana

berbagi di:
Salah satu unit bangunan proyek NTT Fair ini masih belum rampung. Proyek tahun 2018 ini terancam mangkrak. Gambar diabadikan, Rabu (13/3). Foto: Nahor Fatbanu/VN

Salah satu unit bangunan proyek NTT Fair ini masih belum rampung. Proyek tahun 2018 ini terancam mangkrak. Gambar diabadikan, Rabu (13/3). Foto: Nahor Fatbanu/VN

 
Jumal Hauteas
Persoalam megaproyek pembangunan Monumen Pancasila dan NTT Fair saat ini, sudah masuk dalam kategoti tak bisa ditolerir. Semua pembelaan yang dikemukakan para pejabat teknis dan pengusaha proyek, dinilai hanya sebagai upaya membela diri.

“Jikapun kedua proyek itu selesai tahun ini, tapi tetap kontraktor dianggap salah karena sudah molor tiga bulan. Karena itu, kontraktor harus di-PHK dan di- blaklist. Dan bukannya didiamkan dan diberikan kesempatan berulang-ulang,” ungkap Hengky Benu, salah satu pengusaha muda Kota Kupang kepada VN, kemarin petang.

Hengky Benu yang juga Wakil Ketua DPP Inkindo itu mengatakan bahwa hujan tidak bisa dijadikan sebagai force majeure oleh kontraktor karena hujan bisa diprediksi. Kecuali gempa bumi atau angin puting beliung. Karena terminologi force majeure adalah keadaan alam yang tidak bisa diprediksi oleh manusia.

Bahkan, lanjut Hengky, secara teknis menjadi tanggung jawab mantan Kadis PRKP, dan secara lembaga menjadi tanggung jawab Plt Kadis PUPR dan PPK saat ini. “Kalau sanksi, kepada PPK yang tidak mampu maka Gubernur NTT harus mencopot orang tersebut dari jabatannya. Konsultan proyek juga harus ikut bertanggungjawab,” katanya.

Ia menegaskan PHK dan blacklist akan membawa dampak yang bagus bagi perkembagan pembangunan di Provinsi NTT. Artinya, para pengusaha akan semakin berhati-hati.

Sebelumnya, anggota Komisi IV Jefri Un Banunaek dan Wellem Kale, semalam meminta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menonaktifkan pimpinan kedua proyek tersebut karena faktanya tidak mampu mengelola proyek.

“Sejak awal saya memang tidak setuju kedua proyek ini dipaksakan untuk dibangun beberapa bulan sebelum Gubernur terdahulu mengakhir jabatan. Proyek ini memang sangat politis dan dipaksakan padahal waktunya sudah tidak mencukupi,” ungkap Jefri berapi-api.

Ia mencurigai, proyek tersebut memang sengaja dipush untuk dibangun agar gubernur setelahnya hasil pilgub 17 Juni 2018 mau tidak mau akan melanjutkan kedua proyek itu.

“Gubernur harus tegas karena jika pimpinan proyeknya kerja seperti ini bakal menggangu gebrakan-gebrakan program di dinas itu selanjutnya. Mau konsentrasi di kedua proyek itu, atau awasi proyek lain? Sebelum ini saya dengar Gubernur pinggirkan pejabat karena proyek tidak selesai dan itu bagus. Perbaiki dulu mentalnya agar bisa lebih baik di masa yang akan datang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sebagai mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dirinya akan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi IV untuk bisa melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR untuk mendapatkan penjelasan mengenai kedua proyek ini.

“Sesuai Perpres, proyek yang belum selesai, kontraktornnya bisa di-PHK dan hanya boleh dibayarkan sesuai fisik yang ada. Saya akan koordinasi dengan pimpinan komisi untuk undang Dinas PUPR untuk RDP terkait dua proyek ini dan juga pelaksaan fisik pada TA 2019 yang star pelelangannya sudah sangat terlambat, tentu sangat berdampak terhadap penyerapan anggaran dan pelaksanaan fisiknya,” tandasnya.(mg-02/mg-01/E-1)