Pemprov NTT Kukuh Stop Suntik Modal ke PT Flobamor

berbagi di:
drs-hugo-rehi-kalembu-m-si

 

 

Sudah beberapa tahun terakhir, Pemerintah bersama DPRD NTT sepakat menghentikan suntikan modal ke PT Fobamor. Sebab, perusahaan milik Pemprov NTT itu terus merugi. Bahkan sama sekali tak ada pemasukan.
Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPRD NTT Hugo Rehi Kalembu saat ditemui VN di ruang kerjanya, Kamis (6/12).

Hugo menegaskan perda mengenai penyertaan modal dari Pemprov NTT ke PT Flobamora sudah tidak direalisasikan. Sebab, perusahaan tersebut terus mengalami kerugian. Sesuai aturan, dana penyertaan modal baru bisa disalurkan ke perusahaan dengan neraca yang positif.

“Karena itu, DPRD NTT menolak memberikan penyertaan modal ke PT Flobamora karena selalu mengalami defisit setiap tahun. Tahun 2018 ini penyertaan modal ke perusahaan tersebut dihentikan semua. Sebab, percuma dan hanya membuang uang rakyat ke perusahaan yang tidak memberikan kontribusi apa-apa ke Pemprov NTT,” ujarnya.

Perusahaan tersebut, kata dia, butuh pembenahan total, khususnya di pos bisnis. “Harusnya disiapkan dulu bisnis plannya seperti apa,” katanya.

Hugo mengatakan jika rencana bisnis PT Flobamor sudah berjalan dengan baik, dan jika ternyata positif neracanya, maka bisa dilakukan suntikan dana untuk modal usaha. Dia mengungkapkan sebelum perusahaan tersebut berubah nomenklatur dari Perusahaan Daerah(PD) ke Perseroan Terbatas(PT), PT Flobamora mendapat penyertaan modal dari Pemprov NTT. Namun, setelah terus merugi dan tidak memberikan kontribusi ke PAD NTT, DPRD NTT tidak menyetujui lagi anggaran penyertaan modal ke perusahaan tersebut.

Ia mengatakan seharusnya PT Flobamora untung karena mengelola tiga kapal feri dan mendapat operasional subsidi dari Pemerintah Pusat.

“Swasta kelola kapal tanpa penyertaan modal saja untung, apalagi PT Flobamora yang mendapat subsidi sekian ratus miliar seharusnya untung, bukan rugi terus. Pengelolaan tiga kapal yang dilakukan oleh PT Flobamora yang merugikan pemerintah itu bisa disebut “dagang melayu”, sebab dagang yang benar itu dari negeri China pastinya untung,” kata dia.

Karena itu, lanjutnya, sekarang lagi diadakan pembenahan serius di tubuh perusahaan tersebut guna dan akan dilakukan penggantian manajemen yang baru. “Tahun 2019 kita harapkan sudah bisa berjalan normal dan manajemen yang baru nanti akan menyiapkan RUPS. Itu harus dipersiapkan dengan baik, sebab baru-baru ini Komisi III sebagai mitra undang rapat tetapi tidak datang,” pungkas Hugo.

Direktur Utama PT Flobamor Agustinus Zadriano Bokotei yang hendak dikonfirmasi VN di kantornya di Jalan Teratai Kelurahan Naikolan, Kota Kupang, belum bisa ditemui. Melalui stafnya, Bokotei mengatakan, untuk kepentingan wawancara harus dibuat perjanjian terlebih dahulu. “Kalau bisa besok (hari ini),” ucap staf yang enggan menuebutkan namanya ini.

Untuk diketahui, pasca dilantik pada 20 September 2018 lalu, manajemen PT. Flobamor yang baru langsung bergerak cepat melakukan pembenahan-pembenahan di internal. Salah satu kebijakan yang diambil oleh manajemen baru yakni menunjuk auditor independent (KAP) untuk melakukan audit “Financial Due Diligent”.

Dalam kurun waktu berjalan, manajemen sudah bisa melihat prospek cerah untuk menggali potensi PT. Flobamor ke depan agar dapat berkontribusi memberikan PAD. Sebab dalam arahan saat pelantikan manajemen PT. Flobamor,
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengharuskan PT. Flobamor menyetor PAD minimal Rp 3 miliar–Rp 4 miliar di tahun 2019 mendatang.

Manajemen baru bekerja keras dengan target masa kerja efektif tersisa tiga bulan di 2018 untuk tetap bisa menyetorkan PAD di akhir tahun 2018. (mg-01/D-1)