Pemprov-Pempus Rancang Konservasi Pulau Komodo

berbagi di:
foto-hal-01-cover-alex-sena-headshot-080219

Alex Sena

 

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Pemerintah Pusat (Pempus) akan mengeluarkan anggaran khusus untuk merancang peningkatan kualitas konservasi habitat Komodo (Varanus Komodoensis) di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Anggaran digunakan untuk membangun fasilitas konservasi habitat komodo menjadi area terkonservasi dengan prinsip-prinsip sustainability dan sistem pengamanan terhadap pengunjung yang terukur.

“Rencana pembanguanan fasilitas konservasi setelah bulan Agustus 2019 dan pada Januari 2020 Pulau Komodo akan menjadi area terkonservasi dan yang boleh berkunjung dan mendarat di Pulau Komodo harus membayar 500 dollar AS dan dibatasi jumlah maksimal pengunjung per hari,” ungkap Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov NTT Alexander Sena kepada VN, kemarin.

Penegasan Alexander Sena tersebut merujuk lewat kesepakatan dalam rakor antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, cq Direktorat Konsevasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) bersama Pemprov NTT, Pemkab Manggarai Barat (Mabar), dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) di gedung Manggala Wanabakti lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (6/2) lalu.

Rakor yang dipimpin langsung Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE Wiratno itu, dihadiri Alexander Sena, Kepala Bappeda NTT Wayan Darmawan, Kepala Biro Hukum Setda NTT Alex Lumba, Kepala Disparekraf Dr. Marius Jelamu, Kepala Biro Kerja Sama Dr. Lery Lupidara, dan sejumlah pejabat Pemkab Mabar.

Ia mengatakan meski Pulau Komodo ditutup, tapi pengunjung lain bisa dengan speed boat berkeliling laut sekitar Pulau Komodo tanpa harus membayar 500 dollar AS.

“Tapi tak boleh turun ke daratan Pulau Komodo. Jadi yang diproteksi di TNK hanya Pulau Komodo saja. Sedangkan pengunjung yang ke Pulau Rinca, Padar untuk melihat Komodo di sana tidak ditetapkan 500 dollar AS. Jadi paket-paket wisata bisa disesuaikan dengan kebijakan pemerintah ke depan,” bebernya.

Ia menambahkan, kesepakatan lain yang sangat positif adalah bahwa pintu masuk dan keluar serta tempat penjualan tiket masuk TNK, hanya lewat satu pintu yaitu di Labuhan Bajo.

“Karena selama ini ada 4 pintu masuk dan kapal dari luar NTT langsung ke Pulau Komodo dan beli karcis masuk di Pulau Komodo. Nanti tidak seperti itu lagi, semua wajib satu pintu di Labuhan Bajo,” kata Sena.

Pemerintah Provinsi terus bertekad mengambil langkah-langkah proaktif berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Karena sangat diyakini gebrakan ini akan sangat berdampak bagi peningkatan pariwisata NTT, pendapatan masyarakat dan PAD. (mg-02/mg-01/mi/C-1)