Penetapan Tersangka Kasus Embung Mnelalete Cacat Hukum

berbagi di:
ilustrasi dacing hukum

 

 

Mutiara Malahere

Tim kuasa hukum tiga tersangka kasus pembangunan Embung Mnelalete menilai penetapan tersangka terhadap kliennya Jefri Unbanunaek, Benyamin Unbanunaek dan Timotius Tapatap cacat hukum.

Menurunya, ketiga klien tidak memiliki legalitas dengan perusahaan CV Belindo Berkarya yang melaksanakan pembangunan proyek Mnelalete. Hanya memiliki hubungan hukum dengan perusahaan pelaksana proyek dalam hal membantu menyediakan material, melakukan penyewaan alat berat, serta pengawasan lapangan selama pelaksanaan proyek tersebut.

Kuasa Hukum ketiga Klien Yanto Ekon dan Rian Frits Kapitan mengatakan Kejari TTS melakukan perhitungan kerugian negara dengan meminta bantuan dari ahli Politeknik Negeri Kupang dan tidak pernah menggunakan hasil perhitungan audit BPK saat penetapan tersangka.

“Sesuai ketentuan bahwa penetapan kerugian negara harus berdasarkan hasil audit BPK, namun dalam kasus ini, Kejari TTS melakukan perhitungan manual dengan menggunakan ahli dari Politeknik Negeri Kupang, dan membuat kesimpulan sendiri kemudian menetapkan lima tersangka, termasuk ketiga klien kami yang saat ini melakukan prapid,” jelas Yanto.

Selain itu, keterangan saksi ahli Dr Aksi Sinurat, yang memberikan keterangan di persidangan praperadilan menegaskan dalam menetapkan kerugian negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dilakukan oleh BPK.

“Semua penetapan nilai kerugian negara harus sesuai dengan hasil perhitungan BPK, selain itu perhitungan dari BPKP serta hasil audit Inspektorat yang dapat menentukan nilai kerugian negara,” tegas Sinurat.

Pihaknya menyayangkan dalam perkara ini, Kejari TTS hanya melakukan perhitungan sendiri secara manual tanpa mempertimbangkan hasil perhitungan dari BPKP maupun inspektorat.

 

Akui Tidak Punya Legalitas
Terpisah, Kejari TTS, Facrizal di ruang kerjanya mengakui tiga tersangka tidak memenuhi legalitas karena ketiga klien tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan CV Belindo Berkarya.
Namun dalam proses penyelidikan, pihak kejaksaan menemukan fakta dari hasil perhitungan fisik oleh Politeknik Kupang menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan yang berdampak pada spesifikasi nilai proyek berkurang sehingga merugikan daerah ini.

“Kami menemukan fakta bahwa pelaksanaan pembangunan embung mnelete, ketiganya tidak memiliki kaitan dengan peusahaan pelaksana, namun salah satu tersangka dalam hal ini Jefri Unbanunaek terlibat langsung dalam pengadaan material, penyewaan alat berat dan pengawasan lapangan,” ungkap Facrizal.

Selain terlibat dalam pekerjaan tambah Facrizal, pihaknya juga mendapatkan fakta lain bahwa pencairan dana proyek Mnelalete telah 100 persen dan aliran dananya mengalir ke rekening milik Jefri Unbanunaek.

“Aliran dana tersebut masuk ke renening milik Jefri Unbanunaek sebanyak Rp. 612 juta, kemudian ditranfer ke CV. Belindo Berkarya sebesar Rp 300 juta dan sisanya tetap berada di dalam rekening tersebut, dan kami telah mengantongi bukti berupa rekening koran,” tambah Facrizal.

Terkait dengan nilai kerugian negara, lanjut Facrizal, sesuai dengan hasil perhitungan fisik dari Politeknik Negeri Kupang, nilai kerugiannya lebih dari Rp 100 juta, sehingga pihaknya masih melakukan koordinasi dengan BPKP untuk melakukan perhitungan terhadap kasus ini, serta pihaknya mendukung memberikan informasi dan data yang dimiliki penyidik. (tia/R-2)