Pengalihan Jamkesda ke BPJS Perlu Validasi Data

berbagi di:
magang-bpjs

 
Penyelenggaraan Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditargetkan tahun 2019 dapat mencapai universal health coverage (UHC). Untuk itu, perluasan kepesertaan harus ditingkatkan. Salah satunya dilakukan dengan mengintegrasikan program Jamkesda yang dikelola pemerintah daerah (Pemda) ke BPJS Kesehatan.

Namun, perlu dilakukan validasi data kepesertaan dari semua pemangku kepentingan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang akhirnya mengakibatkan alokasi dana untuk program tersebut menjadi mubasir.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang I Wayan Ari Wijana S Putra melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Julce Frans yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/12).

Menurut Julce Frans, validasi data penerima Jamkesda yang akan dialihkan ke BPJS Kesehatan sangat penting karena sumber pembiayaan tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tapi ada juga dari APBN. Selain itu, ada juga masyarakat penerima Jamkesda yang sudah mendaftarkan diri secara mandiri sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Dalam konteks demikian, jelas Julce Frans, saat ini pihaknya sementara melakukan validasi data bersama Dinas Sosial, sehingga para peserta Jamkesda yang akan dialihkan sebagai peserta BPJS Kesehatan betul-betul dapat menerima manfaatnya dan tidak terjadi tumpang tindih.

Berdasarkan data Dinkes Kota Kupang, jelas Julce Frans, penerima manfaat Jamkesda sampai saat ini berjumlah kurang lebih 217 ribu orang. Selain itu, ada penerima bantuan iuaran (PBI) yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh Dinsos sebanyak 92.950 orang.

“Makanya nanti kita duduk bersama dengan Dinsos, supaya kita validasi data penerima lalu menyandingkan itu dengan data BPJS Kesehatan barulah dilakukan penandatanganan kesepakatan di tingkat pengambil keputusan,” jelas Julce.

Untuk mewujudkan universal health coverage yang ditargetkan paling lambat 1 Januari 2019 mendatang, diperlukan dukungan dari seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) masing-masing wilayahnya ke program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebagai salah satu tulang punggung JKN-KIS, Pemda diharapkan mampu mengoptimalkan perannya dalam pelaksanaan program JKN-KIS.
Mekanisme Sama
Kepala BPJS Kota Kupang, Fauzi Lukman Nuriansya melalui Kepala Bidang Kepersertaan dan Pelayanan Peserta, Gde Andika mengatakan, Mekanisme pengalihan dari Jamkeda Kota Kupang ke BPJS masih sama seperti sebelumnya, yakni setiap kabupaten/Kota memiliki kewenangan terkait penentuan masyarakat kurang mampu.

“Mekanismenya masih sama, rencananya data yang dimasukan itu adalah masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, kewenangan data itu ada di Dinas Sosial,” sebutnya.

Jadi kata dia, Dinsos menyerahkan data itu ke pihaknya untuk kemudian dilakukan sanding data. Sanding data ini untuk mengetahui apakah masyarakat tersebut sudah terdaftar atau belum di BPJS.
Setelah prosesnya selesai, kata dia, pihaknya akan menegembalikan data itu lagi ke Dinsos.

“Misalnya, dari usulan Dinsos ini katakan 10000, maka kita lakukan sandingkan, jika ternyata ada 9000 yang belum terdaftar, maka kita kembalikan data tersebut ke Dinsos. Sehingga 9000 nya nanti bisa diusulkan untuk masuk program JKN-KIS,” ujarnya.

Dari 9000 itu, katanya, akan ditetapkan berapa masyarakat yang menerima. Semuanya ini akan disesuaikan dengan anaggaran dari Pemkot.

“Setelah itu, baru kita buat perjanjian kerja sama, kemudian baru dilakukan serah terima data, selanjutnya berita acara penyelesaian pekerjaan,” ujarnya.

Intinya, dialihkan jamkesda ke BPJS, tapi semua besaran iuran masih menjadi tanggunga Pemkot. Maka, Disini kewenangan pemkot adalah menentukan siapa masyarakat yang menerima ini.

Untuk iuran yang didaftarakan dari Pemkot itu, sebesar RP 23.000 per jiwa setiap bulannya. (yes/mg-03/H-2)