Pengelolaan TNK Sebaiknya Diserahkan ke Pemda

berbagi di:

Pengamat ekonomi Dr James Adam

 

 

Pengamat ekonomi Dr James Adam berpendapat, pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) di ujung barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) setempat.

“Karena obyek wisata Taman Nasional Komodo itu berkaitan dengan penerimaan daerah, maka pengelolaannya diserahkan saja ke daerah, agar pendapatan dari TN Komodo ini riil jatuh ke tangan daerah,” katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu (7/11).

Dengan demikian, kata anggota International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk program pemberdayaan ekonomi ini, pendapatan dari TNK tidak lagi dalam konteks bagi hasil, atau dalam APBD disebut sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sebelumnya menyatakan keinginannya agar Pemerintah Provinsi NTT juga dilibatkan dalam pengelolaan TNK yang selama ini dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Artinya, pendapatan yang diperoleh dari TNK oselama ini (berapa pun nilainya, red) tidak dibagi sedikit pun kepada daerah, tetapi dimasukkan semuanya ke kas negara sebagai pendapatan bukan pajak.
Karena itu, mestinya pengelolaan TN Komodo harus melibatkan pemda agar daerah bisa mendapat manfaat dari keberadaan taman nasional terkemuka itu. “Kita berharap para wakil rakyat asal NTT yang duduk di Senayan saat ini, perlu menyuarakannya,” katanya menambahkan.

Selain itu, para wakil rakyat yang duduk di DPRD Provisni NTT maupun di Kabupaten Manggarai Barat juga ikut menyuarakannya, karena berkaitan erat dengan pengembangan daerah dan penerimaan keuangan daerah.

“Mungkin wakil rakyat kita belum sempat berpikir ke sana, tetapi kita juga terus memberikan masukan agar merekalah yang memperjuangkannya di tingkat nasional,” kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ini.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat berkeinginan agar Pemerintah Provinsi NTT ikut ambil bagian dalam pengelolaan kawasan wisata Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat. Aset wisata TNK selama ini dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Pak Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat berkomitmen untuk mengambil bagian dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo, karena selama ini hanya dikelola KLHK melalui otoritas Balai TNK,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu di Kupang, Jumat (2/11).

Ia menjelaskan, pengelolaan kawasan wisata Taman Nasional Komodo selama ini menjadi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Taman Nasional Komodo.

Menurut Marius, keinginan Gubernur Viktor Laiskodat untuk mengambil bagian dalam pengelolaan TNK tersebut, karena selama ini Pemprov NTT tidak mendapatkan bagian apapun dari pengelolaan objek wisata yang masuk dalam tujuh keajabian dunia (New7 wonders) itu.

“Pak Gubernur tidak mau seperti itu, sehingga berharap agar pemerintah provinsi harus mengambil bagian di dalamnya karena ini berada di wilayah kita, dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah kita punya hak untuk mengatur itu,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini Pemprov NTT masih mencari pola bagaimana bisa duduk bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Pusat untuk membicarakan wewenang pengelolaan kawasan wisata TNK tersebut, termasuk di antaranya sistem bagi hasil dari pendapatan wisata TNK.

Marius mengatakan, selama ini semua pendapatan dari taman nasional di Indonesia merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sehingga langsung disetor ke kas negara. “Pemprov NTT menyiasati bagaimana pendapatan dari TNK itu masuk juga ke kas daerah,” ujarnya.

Pendapatan yang diperoleh TNK selama 2017 sebesar Rp 29 miliar, sedang dalam kurun waktu antara Januari-Juni 2018 sudah mencapai Rp 13,5 miliar. Apakah semua pendapatan tersebut masuk ke kas negara sebagai PNBP? (anc/D-1)