Perampingan OPD, Efisiensi Anggaran Capai Rp 5,5 Miliar

berbagi di:
Wakil Ketua DPRD NTT Alex Take Ofong memberikan kata pembuka saat rapat Badan Anggaran di ruang Kelimutu DPRD NTT, Senin (11/2). Alex didampingi Sekda NTT Ben Polo Maing (kiri) dan Wakil Ketua Yunus Takandewa. Foto: Nahor Fatbanu/VN

Wakil Ketua DPRD NTT Alex Take Ofong memberikan kata pembuka saat rapat Badan Anggaran di ruang Kelimutu DPRD NTT, Senin (11/2). Alex didampingi Sekda NTT Ben Polo Maing (kiri) dan Wakil Ketua Yunus Takandewa. Foto: Nahor Fatbanu/VN

 

Jumal Hauteas

Perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 mampu mengefisiensi anggaran APBD Tahnu Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 5,5 miliar lebih.
Rp 2 miliar dari efisiensi tunjangan jabatan dan sisanya Rp 3,5 miliar lebih dari belanja rutin OPD-OPD yang dimerger.

Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Take Ofong menyampaikan hal ini saat ditemui VN di ruang kerjanya, Senin (11/2) usai bersama Wakil Ketua DPRD NTT lainnya Yunus Takandewa memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dihadiri Sekda Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah anggota Banggar DPRD Provinsi NTT.

“Rapat tadi itu kita DPRD mendapatkan penjelasan dari pemerintah mengenai penjabaran APBD TA 2019 yang sudah kita tetapkan perdanya beberapa waktu lalu. Termasuk dengan penjelasan besaran efisiensi anggaran yang dihasilkan dari perubahan struktur OPD,” jelasnya.

Menurutnya, penjelasan yang diberikan pemerintah mengenai hasil efisiensi yang didapat dari perubahan struktur OPD ini adalah dengan tiga langkah yakni terhadap OPD yang digabungkan, pendapatan dan belanja digabungkan.
Demikian juga dengan OPD yang dimekarkan, serta skenario pembintangan kepada belanja rutin yang saat ini ada dalam struktur OPD yang lama.

“Pembintangan belanja rutin di sejumlah OPD yang dimerger ini bukan tidak dilaksanakan, tetapi nantinya digunakan dengan penyesuaian-penyesuaian, sesuai dengan kebutuhan struktur OPD yang baru, setelah para pejabat eselon II dilantik mengisi struktur OPD yang baru,” urainya.

Terpisah, Sekda Polo Maing yang dikonfirmasi VN usai mengikuti rapat Banggar mengatakan efisiensi didapat dari tunjangan jabatan yang hilang, dan juga sejumlah biaya rutin dari OPD yang dimerger.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi NTT Hali Lanan Elias mengatakan merger OPD tidak berarti bangunan kantor OPD yang digabung tidak difungsikan lagi.

“Merger ini bukan berarti nantinya bangunan kantor yang digunakan oleh OPD yang hilang dalam struktur OPD yang baru sama sekali nanti tidak digunakan. Karena manusianya tetap dan mejanya juga tetap. Jadi praktis hanya pimpinan yang jabatannya hilang yang mungkin ruangannya tidak digunakan, atau digunakan untuk keperluan yang lain,” jelas Hali. (mg-02/R-4)