Pertamina dan Pelindo Lempar Tanggung Jawab Regulasi Bunker Fee

berbagi di:

 
Putra Balimula

Pertamina dan Pelindo III saling lempar tanggung jawab terkait kejelasan regulasi dan kebijakan bunker fee yang ditarik ke pihak Pelni Rabu lalu (10/1) dalam melakukan pengisian BBM bagi KM Sirimau rute Kupang tujuan Papua Kamis kemarin (10/1).

Sebelumnya, Pelni menilai penarikan fee pengisian BBM KM Sirimau tersebut sebenarnya tak layak dilakukan sebab kapal Pelni tergolong kapal bersubsidi. Namun, Pelni yang telah melakukan pembayaran sebesar Rp 4 juta kepada Pelindo III untuk pengisian BBM tersebut KM Sirimau mengaku kembali dimintai biaya oleh Pertamina.

Begitu dikonfirmasi VN terkait hal tersebut kepada Pertamina Kamis kemarin (10/1), Rustam Adji selaku Unit Manager Communication & Relations MOR V menyebut bunker fee tersebut juga dikenakan ke kapal lain selain Pelni. Sementara mekanisme dilakukan melalui penyaluran menggunakan jalur pipa dari TBBM Tenau ke bunker pit di area Pelabuhan Tenau (Pelindo).

“Ke semua konsumen dikenakan bunker bee yang penyalurannya menggunakan jalur pipa dari TBBM Tenau ke bunker pit di area Pelabuhan Tenau,” kata Rustam.

Terkait kebijakan dan peraturan bunker fee pada Pelni sebagai kapal bersubsidi, Rustam menyebut bahwa hal tersebut kembali menjadi kewenangan dari Pelindo III.

“Sebaiknya langsung ditanyakan ke Pelindo, yang mengeluarkan aturan. Khawatir gak sesuai kewenangan kalau kami yang jawab,” tandasnnya.

Kepada Baharuddin selaku Kepala Pelindo III Kupang mengaku sudah ada ketentuan dari Pertamina.

“Untuk hal tersebut (regulasi), dari Pertamina mungkin sudah ada ketentuan,” sebut Baharuddin.

Sebelumnya, Baharuddin membenarkan untuk bunker fee sebenarnya diterapkan kepada semua konsumen (kapal) oleh Pertamina sementara Pelindo menjadi penyedia jasa pelabuhan pengisian saja.

“Yang kita pungut adalah jasa ke pelabuhan dan untuk banker BBM kapal dilaksanakan Pertamina melalui fasilitas Pelabuhan,” ungkap Baharuddin.

Sementara itu, informasi yang diperoleh VN menyebutkan selama ini PT. Flobamor tidak dikenakan bunker fee dalam pengoperasian tiga armada yakni KMP Sirung, KMP Ile Boleng, dan KMP Pulau Sabu.

“Kalau bunker fee tidak ada hanya ada itu biaya angkut BBM saja dari Pertamina ke kapal,” jelas Direktur Operasional PT. Flobamor, Budhy Karsidin.

Kepala Dinas Perhubungan NTT, Isyhak Nuka pun menyesalkan permasalahan yang terjadi antara ketiga BUMN tersebut meskipun KM Sirimau tetap dapat berlayar pada Kamis pagi itu.

“Mestinya Pertamina, Pelindo dan Pelni duduk bersama membicarakan masalah bunker fee, cari solusinya, ‘kan sama-sama BUMN, utamakan pelayanan kepada masyarakat, bukan macam begini. Ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan pelayaran. Masyarakat tidak boleh dirugikan. Selain itu, harus ada regulasi yang jelas!” sebut Isyhak.

Terkait permasalahan ini, Dishub NTT pun belum mendapatkan penjelasan dari Pertamina dan Pelindo. Ia berharap regulasi seperti bunker fee ini bisa lebih jelas agar tidak terulang dan masyarakat tidak dirugikan.

“Tidak ada informasi dari Pelindo atau Pertamina, tapi kita harapkan hal seperti itu, bunker fee, harus diatur dengan regulasi yang jelas sebab kalau tidak maka bisa dikategorikan sebagai pungutan liar. Kapal-kapal Pelni umumnya adalah kapal bersubsidi yang digunakan dgn tujuan utama pelayanan masyarakat di bidang transportasi laut. Bukan kapal komersial. Jadi, aturan harus jelas. Tidak boleh sepihak,” tegas Isyhak. (bev/ol)