Pertamina Minta Fee BBM, Pelni Anggap Pungli

berbagi di:
foto-hal-01-cover-100119-kepala-pelni-kupang

General Manager PT Pelni Cabang Kupang, Ishak Gerald

 

 

Pihak Pertamina Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur menolak melayani bahan bakar minyak (BBM) untuk KM Sirimau tujuan Kupang-Papua, meski BBM sudah dibayar lunas oleh Pelni Cabang Kupang. Alasannya, Pelni belum membayar fee BBM sebesar Rp 4.010.000.

Pihak Pertamina bekerja sama dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Tenau-Kupang melakukan negosiasi sepihak untuk meminta fee sebesar itu untuk pembelian BBM KM Sirimau yang sesuai jadwal akan berlayar dari Kupang menuju Papua pada Jumat (10/1) besok.

Demikian diungkapkan General Manager PT Pelni Cabang Kupang, Ishak Gerald kepada VN di ruang kerjanya, Rabu (9/1).

Ishak mengatakan, pihaknya merasa sangat dirugikan dengan adanya permintaan fee dari Pertamina pada moda transportasi umum, yang nota bene merupakan kapal bersubsidi dari pemerintah.

Bukti Kwitansi. Foto: VN

“Masuk akal kalau mereka minta fee di kapal-kapal komersial, tapi ini kan kapal bersubsidi dari pemerintah, mana ada dikenakan fee? cetusnya.

Ishak mengaku geram dengan pemberitahuan soal fee dari Pertamina yang bekerja sama dengan pihak Pelindo tersebut. Padahal, tegasnya, BBM untuk kebutuhan KM Sirimau yang akan berangkat besok dari Kupang, sudah dibayar lunas kepada pihak Pertamina Kupang.

Namun, karena Pelni belum melayani permintaan fee Rp 4 juta lebih itu, maka pihak Pertamina Kupang tidak mau memberikan BBM yang sudah dibayar lunas itu kepada Pelni.
Pungli
Ishak mengungkapkan bahwa pihak Pertamina bahkan mengancam jika Pelni tidak segera membayar fee sesuai yang diminta, maka KM Sirimau tidak bisa berlayar ke Papua karena tidak ada BBM.

“Ini kan konyol. Masa mereka mengancam kita seperti itu. Saya baru pernah temukan kejadian di Indonesia seperti ini, hanya ada di Kupang,” keluhnya.

Ishak mengaku sudah melapor ke Pelni Pusat dan Pelni Pusat pun mengarahkan agar jangan meladeni permintaan fee. Pelni Pusat pun mengecam praktik fee tersebut, bahkan menyebutnya sebagai pungutan liar (pungli) terhadap kapal bersubsidi.

Ishak sempat memperlihatkan bukti kwitansi dari Pelindo dimana tertera nilai nominal uang Rp 4.010.000 untuk kelancaran pelayaran KM Sirimau menuju Papua.

Selain itu, Ishak juga menunjukkan naskah perjanjian kerja sama antara PT Pertamina Unit Pemasaran V-Surabaya dengan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tenau-Kupang.

Ishak mengatakan, Pelni tidak akan tinggal diam terhadap praktik permintaan fee ini. Pihaknya sudah melapor ke Kepolisian. Sebab, ini merupakan tindakan pelanggaran hukum lantaran tidak ada aturan yang mengatur mengenai pemberian fee pembelian BBM untuk moda transportasi publik yang disubsidi oleh pemerintah.

“Saya sudah lapor ke pihak yang berwajib untuk segera diproses,” tegasnya.

Ishak mengaku sangat kecewa terhadap “kebijakan” sepihak dari Pertamina dan Pelindo yang meminta fee tersebut.

 

Bungker Fee
Marketing Branch Pertamina NTT, Mardian, yang dikonfirmasi, kemarin, membenarkan, dan menyebut uang sebesar Rp 4 juta lebih itu sebagai bunker fee agar Pertamina dan melakukan pengisian BBM ke kapal.

Dia menyebutkan bahwa ada permasalahan administrasi yang belum diselesaikan Pelni kepada Pelindo dan Pertamina.

“Sore Mas, jadi ada permasalahan administrasi yang belum diselesaikan pihak Pelni ke Pelindo dan Pertamina. Tapi saat ini sedang diadakan pembicaraan di tingkat pusat. Mudah-mudahan sore ini (kemarin) sudah ada keputusannya. Untuk info lebih lengkap dan perkembangan lebih lanjut bisa hubungi Humas Pertamina Surabaya, Pak Rustam. Terima kasih,” pungkasnya.

Rustam Aji selaku Unit Manager Communication & Relations MOR V yang dikonfirmasi, kemarin, juga membenarkan hal itu dan memberikan jawaban serupa ketika ditanyakan soal jumlah pembayaran bunker fee dimaksud.

“Betul mas. Seperti yang dijelaskan Pak Mardian. Bunker fee dimaksud sebenarnya adalah kewajiban kepada Pelindo. Hal ini yang sedang didiskusikan di tingkat pusat,” pungkasnya. (mg-05/mg-06/D-1)