Polisi Jerat RSUD Soe dengan UU Kesehatan

berbagi di:
Direktur RSUD Soe dr Ria Tahun didampingi KTU Richardus Sareng dan dokter spesialis kandungan dr Hadi Wiboyo yang memimpin operasi persalinan Paulina Harlenci Takaeb saat menggelar klarifikasi.

Direktur RSUD Soe dr Ria Tahun didampingi KTU Richardus Sareng dan dokter spesialis kandungan dr Hadi Wiboyo yang memimpin operasi persalinan Paulina Harlenci Takaeb saat menggelar klarifikasi.

 

Megi Fobia

Kasus dugaan kelalaian penanganan kesehatan yang menyebabkan Paulina Herlince Takaeb dan bayinya meninggal dunia di RSUD Soe, Nusa Tenggara Timur belum diproses di Satuan Rekrim Polres TTS. Meski demikian, penyidikan kasus ini akan merujuk pada Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman masimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Mantan Kasat Reskrim Polres Polres TTS Iptu Yohanes Suhardi ketika ditemui VN di ruang kerjanya, Selasa (30/1) mengatakan, kasus yang dilaporkan suami/ayah korban, Jemsius Taneo belum didisposisi ke Reskrim. Jika nantinya ditangani, maka penyidik merujuk pada Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ia menjelaskan berdasarkan alurnya, laporan yang masuk setelah di KSPKT dilanjutkan ke Kapolres baru didisposisi ke bagian terkait untuk dijadwalkan pemeriksaan saksi-saksi.

“Mungkin hari ini (kemarin) sudah bisa disposisi, karena Pak Kapolres sementara ada urusan penting di Kupang, sedangkan Pak Wakapolres ada kedukaan, sehingga belum didisposisikan ke Reskrim,” jelasnya.

Jika sudah didisposisi ke Reksrim, lanjutnya, penyidik akan membuat jadwal pemeriksaan saksi-saksi.

Untuk diketahui Pasal 190 UU Kesehatan ada dua ayat. Ayat (1): Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Pasal 32 ayat (2): Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
Pasal 85 ayat (2): Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.
Jangan Diamkan
Anggota Komisi IV DPRD TTS, Marthen Tualaka meminta Polres TTS agar jangan mendiamkan kasus tersebut. Sebab, kasus kematian ibu bersalin dan bayi di RSUD Soe bukan baru pertama kali tetapi sudah berulang kali terjadi.

Sesuai informasi yang dia peroleh, katanya, kematian Herlince dan bayinya murni akibat kelalaian pelayanan medis sehingga harus diproses secara hukum, agar ada efek jera.

“Saya menyesal kenapa kematian ibu bersalin dan bayi terus terjadi di RSUD Soe,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa polisi wajib menuntaskan kasus ini. Sebab, pasien seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan.

Komisi IV yang bermitra dengan RSUD Soe, segera berkoordinasi dengan Komisi I untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Polres TTS dan pihak RSUD Soe.

Ketua Komisi I Soleman Seu juga meminta polisi serius menuntaskan kasus itu karena dua nyawa menjadi korban kelalaian pelayanan medis.

Komisi I, katanya, akan berkoordinasi dengan Komisi IV agar sebelum RDP, mendatangi Polres TTS untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus tersebut.

Ia mengatakan kasus seperti yang menimpa Herlince dan bayinya, bukan baru pertama kali terjadi. Meski demikian, pelayanan di RSUD Soe tidak juga berubah. Karena itu Dewan pasti menyikapinya secara serius.

Dia juga meminta Bupati TTS Paul VR Mella agar tegas mengambil sikap terhadap managemen RSUD Soe agar jangan ada lagi masyarakat TTS yang menjadi korban kelalaian pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Herlince dan bayinya meninggal dunia di RSUD Soe pada Jumat (26/1). Herlince sebelumnya datang dalam kondisi sehat, bersama suaminya ke RSUD Soe pada Kamis (25/1) pukul 09.00 Wita.

Saat tiba di RSUD Soe, Helince dan suaminya ditanya apakah membawa surat rujukan atau tidak dan dijawab tidak membawa surat rujukan. Yang ada hanya KIS (Kartu Indonesia Sehat). Karena itu mereka diminta mengurus dulu surat rujukan. Herlince yang dalam kondisi hamil mau melahirkan, tidak mendapatkan pemeriksaan apa-apa.

Sekitar dua jam berada di RSUD Soe tanpa ada pelayanan

Akhirnya terpaksa bersama suaminya ke Puskesmas Binaus di Kecamatan Molo Tengah untuk mengurus surat rujukan. Sekitar pukul 11.00 Wita, keduanya tiba di Puskesmas Binaus. Ketuban pun pecah saat mereka masih di Puskesmas Binaus.

Surat rujukan pun diperoleh di Puskesmas Binaus tetapi kondisi Herlince sudah membahayakan. Bersama suaminya mereka kembali ke RSUD Soe dan tiba pukul 18.00 Wita. Pukul 21.00 Wita dilakukan operasi dan pasien tetap mengalami perdarahan sehingga dilakukan operasi kedua pada pukul 01.00 Wita yang berahir pukul 03.00 Wita dimana hasilnya Herlince dan bayinya meninggal dunia.

Direktris RSUD Soe Ria Tahun membantah pihaknya lamban dan lalai. Dia menegaskan proses pelayanan sudah sesuai standas operasional prosedur di rumah sakit itu. (mg-12/S-1)