Polisi Periksa Sejumlah Saksi di Kemenpora Trekait Walikota Cup

berbagi di:
ilustrasi dacing hukum

 
Pihak Unit Tipidkor Satreskrim Polres Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur terus melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan anggaran pelaksanaan Wali Kota Cup 2017.

Untuk merampungkan proses penyidikan terkait kasus ini, penyidik yang dipercayakan menangani perkara ini terus memeriksa saksi tambahan di Jakarta.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Jacob Mooynafi kepada Wartawan, Rabu (5/12), mengatakan, selain memeriksa saksi di Kupang, tim penyidik Unit Tipidkor juga telah memeriksa sejumlah saksi di Kemenpora, Jakarta.

“Tim penyidik juga telah memeriksa satu orang saksi di Kemenpora, dan dua orang saksi sebagai penjual barang,” ujarnya.

Pemeriksaan saksi di Kemenpora, kata dia, untuk membuktikan kegiatan perjalanan pegawai, sementara pemeriksaan saksi penjual barang untuk membuktikan pembelian, harga dan kualitas.

“Kita periksa apakah sesuai dengan laporan mereka terkait tempat, harga dan kualitas pakaian di tempat mereka beli, kualitasnya apakah sesuai atau tidak dengan kontraknya,” sebutnya.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa saksi Semuel Langga selaku Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Kupang.
Selain sebagai Sekretaris Dispora yang bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi pada instansi tersebut, ia juga menjadi Sekretaris Panitia Wali Kota Cup.

“Saksi Semuel ini rangkap jabatan, sebagai Sekretaris Dispora dan Sekretaris Panitia Wali Kota Cup. Dia bertanggung jawab atas administrasi pada dinas dan kepanitiaan. Hal ini melekat pada saksi,” sebut Bobby.

Mantan Kasat Reskrim Polres Sikka ini melanjutkan, dalam penanganan perkara dimaksud, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi dari pihak panitia Wali Kota Cup 2017 dan sejumlah pegawai Dispora Kota Kupang.

“Kita terus mengembangkan penyidikan dan masih akan memeriksa sejumlah saksi tambahan terkait perkara ini,” ujar Bobby.

Selain memeriksa saksi tambahan, Bobby sampaikan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan NTT untuk mendapatkan hasil penghitungan kerugian negara (PKN) perkara dimaksud.

“Kami masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara. Apabila sudah diserahkan BPKP, maka kami segera menetapkan tersangka, sepanjang telah memenuhi dua bukti yang cukup,” imbuh Bobby.

Sementara, Kanit Tipidkor Ipda Enos Bulu Bili, sampaikan, dari hasil penyidikan ditemukan banyak penyimpangan dalam pelaksanaan Wali Kota Cup 2017.

Penyimpangan yang dimaksudkan adalah sesuai nomenklatur adalah pelaksanaan Wali Kota Cup 2017, untuk kegiatan funbike, namun juga dilakukan kegiatan futsal.

Sesuai aturan, jelas Ipda Enos, dalam nomenklatur kegiatannya hanya ada satu mata anggaran, namun dana Wali Kota Cup dipakai untuk melaksanakan dua kegiatan sekaligus.

Menurutnya, walau nomenklatur pelaksanaan Wali Kota Cup hanya untuk kegiatan funbike, namun panitia penyelenggara melaksanakan dua kegiatan sekaligus, dengan memasukan kegiatan futsal dalam realisasi penggunaan anggarannya.
“Dana Wali Kota Cup 2017 berjumlah Rp 750 juta lebih yang direalisasi bagi dua jenis kegiatan funbike dan futsal dan hal bertentangan aturannya,” jelas Kanit Tipidkor. (mg-03)