Terlalu Banyak Hutang, Produsen Obat Kemoterapi tak Mau Layani

berbagi di:
Jimi Sianto dan rombongan dari Komisi V DPRD NTT mendengarkan penjelasan dr Laurens Paulus selaku Koordinator Ruang Pavilium RSUD WZ Johannes, Kupang, kemarin. Foto; Nahor Fatbanu/VN

Jimi Sianto dan rombongan dari Komisi V DPRD NTT mendengarkan penjelasan dr Laurens Paulus selaku Koordinator Ruang Pavilium RSUD WZ Johannes, Kupang, kemarin. Foto; Nahor Fatbanu/VN

 

 

Jumal Hauteas
Selain ruang perawatan bayi, rombongan Komisi V DPRD NTT juga meninjau Ruang Kemoterapi di RSUD W.Z Johanes. dr Laurens Paulus selaku Koordinator Ruang Pavilium RSUD Johannes mengatakan, RSUD Johannes merupakan satu-satunya rumah sakit di NTT yang memiliki ruang kemoterapi. Rencananya, akan ada kenaikan biaya penggunaan fasilitas kemoterapi dan menambah ruangan kemoterapi untuk memaksimalkan pelayanan.

“Kami rencanakan ada tambahan lima ruangan untuk bagian kemoterapi karena kemoterapi hanya ada di RSUD Johannes,” jelasnya.

Ia mengakui beberapa waktu lalu, pihaknya mengalami kendala ketersediaan obat lantaran masih adanya tunggakan pembayaran ke sejumlah distributor.

Dr Laurens menjelaskan obat-obatan Kemoterapi seperti MESNA bukan tidak ada karena karena produsen di Pusat tidak lagi memproduksi obat itu. Namun karena distributor obat tidak mau memberikan obat tersebut Kepada RSUD WZ Johannes karena RSUD terlalu banyak hutang kepada mereka.

“Kendala seperti ini juga terjadi pada ruangan persalinan ibu dan bayi itu karena resiko pencampuran obat dalam satu ruangan sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan bayi,” jelas Laurens.

Kepala Instalasi Farmasi RSUD Johannes, Nelci Ndun menambahkan, pengabungan obat dalam satu ruangan terpaksa dilakukan karena ketidaktersediaan ruangan, walaupun kondisi ini justru sangat berpengaruh pada kesehatan para dokter maupun perawat karena bisa menimbulkan kanker, paru-paru, ginjal dan kemandulan pada wanita.

“Penyediaan obat yang terkumpul dalam satu ruangan karena kendala kurangnya ruangan. Tetapi memang sangat berbahaya bagi dokter dan perawat,” urai Nelci.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT, Toni Benggu meminta managemen rumah sakit memanfaatkan anggaran yang ada secara baik dan efisien, sehingga jangan sampai pasien yang menjadi korban.

“Saya tidak tahu mengapa saat pengusulan anggaran selalu dikatakan bahwa kebutuhan ini riil dan emergency, tetapi setelah diberikan anggaran, selalu saja ada Silpa di akhir tahun,” ucapnya.
Ketua Komisi V, Jimmi Sianto meminta agar dalam kondisi tersebut pelayanan kesehatan harus diberikan secara maksimal. “Pelayanan dokter maupun perawatan harus terus berjalan sedang pihak manajemen harus mengambil inisitif soal kekurangan dan kendala yang ada,” jelasnya.

Pantauan VN, rombongan Komisi V tiba di rumah sakit itu pada pukul 12:55 Wita dan langsung mulai kunjungan tersebut dari ruang IGD, Ponek, Kemoterapi, Chatlap, Pavilliun, Hemodialisa dan berakhir di bagian kantor RSUD Johannes.

Komisi V juga sempat melihat sampah medis kemoterapi yang dibiarkan menumpuk di belakang ruang kemoterapi sejak tiga bulan lalu. Padahal sampah cair itu sangat berbahaya dan tidak boleh dibiarkan terpapar udara begitu saja.
Khusus untuk sampah medik ini, diperoleh informasi bahwa pihak RSUD sudah dipanggil Polres Kupang Kota untuk diperiksa. Kabarnya, sampah medik tak bisa dimusnakan jadi abu karena alat yang ada tak bisa digunakan akibat suhunya pembakaran tak mencapai 1.000 derajat celcius. (mg-02/mg-07/D-1)