Reformasi PSSI

berbagi di:
foto-hal-01-cover-280119-agustinus-kadispar-mabar

Publik sudah lelah menyaksikan elite sepak bola menjadikan PSSI sebagai contoh peradaban formal manipulatif yang menista sportivitas.

 

Tuntutan agar Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Edy Rahmayadi mundur bergema sepanjang laga terakhir Grup B Piala AFF 2018 antara Indonesia vs Filipina pada November tahun lalu.

Kala itu Indonesia tidak lolos dari fase grup dan posisi Edy yang merangkap sebagai Gubernur Sumatra Utara dituding jadi biang keladinya.
Rangkap jabatan dituding sebagai biang Edy tidak fokus mengurus prestasi sepak bola nasional. Edy pun mengundurkan diri.

Akan tetapi, persoalan bola jauh lebih pelik daripada sekadar rangkap jabatan. Masalah utamanya ialah PSSI menjadi sarang mafia bola.

Satuan Tugas Antimafia Bola Polri telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus pengaturan pertandingan, termasuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto. Masalah suap dalam tubuh PSSI sudah telanjur terstruktur, bahkan hingga pada level Liga 3.

Jika sepak bola Tanah Air ingin bangkit, mundurnya Edy jelas bukanlah jadi akhir cerita. PSSI harus bersih-bersih dari segala kebusukan dan keburukan yang terjadi saat ini. Mungkin perlu revolusi atas induk organisasi sepak bola nasional itu.

Pecinta sepak bola Tanah Air tentu tidak mau olahraga terpopuler ini diatur organisasi yang rusak dan dipelihara seperti kartel. Publik sudah lelah menyaksikan elite sepak bola menjadikan PSSI sebagai contoh peradaban formal manipulatif yang menista sportivitas.

PSSI yang kini di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Ketum Joko Driyono harus segera menyiapkan kongres luar biasa.

PSSI mesti berbenah total, sepak bola nasional butuh sosok baru yang benar-benar bersih dan berintegritas, lepas dari jaringan mafia sepak bola. Bahkan, kalau perlu, gandeng Satuan Tugas Antimafia Bola Polri untuk menyortir pihak-pihak yang terindikasi masuk ke jaringan mafia bola.

PSSI ini bukan lahan untuk suap-menyuap ataupun mencari keuntungan. Maka, keanggotaan nanti harus siap sedia untuk menolak segala kejahatan yang dapat merusak sepak bola kita.

Di negara mana pun, prestasi sepak bola berbanding lurus dengan profesionalitas pengurus federasinya. Makin profesional pengurus dan manajemen sepak bola, kian kinclong pula prestasi tim sepak bolanya.

Sejauh ini reformasi PSSI selalu mendapat perlawanan dari pengurus PSSI. Meski sudah jelas-jelas terpampang di depan mata fakta pengaturan skor pertandingan, bukan hanya jajaran pengurus PSSI yang bertahan, hampir semua pemilik hak suara di arena kongres tahunan PSSI di Bali malah bungkam. Mereka serasa merasa aman dalam zona mafia sepak bola.

Tidak ada jalan lain, publik mesti terus-menerus menyuarakan reformasi dalam tubuh PSSI. Harus ada tekanan publik yang jauh lebih kuat lagi untuk reformasi total PSSI. Saatnya PSSI diisi pengurus baru, jangan akomodasi lagi mereka yang terkontaminasi mafia bola.