Rehab Rujab Wali Kota tak Jelas

berbagi di:
rumah-jabatan-walikota

 
Leksi Salukh

Proyek rehabilitasi rumah jabatan (Rujab) Wali Kota Kupang yang dikerjakan CV Belindo Karya pada tahun 2017 lalu menyisakan tanda tanya bagi Komisi III DPRD Kota Kupang. Meski menghabiskan dana Rp 1,7 miliar, kondisi fisik rujab tetap tidak jelas, tak bisa dibedakan mana bagian yang sudah direhab dan mana yang belum.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Maria Magdalena Salow kepada wartawan, Selasa(27/3), seusai memimpin rombongan Komisi III meninjau langsung rujab Wali Kota.

Dia mengatakan, rujab yang direhab pada tahun 2017 hingga kini belum bisa ditempati oleh Wali Kota Jefri Riwu Kore karena kondisi rujab yang belum memungkinkan untuk ditempati.

Dia memberikan beberapa contoh bagian bangunan yang dinilainya tidak jelas yakni lantai dan tembok yang tidak menunjukkan bahwa direhab. “Memang kondisi rujab kita sayangkan, karena tidak ada perubahan apa-apa. Jadi, memang tidak bisa salahkan Wali Kota belum tempati,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, rujab belum dilengkapi dengan perabotan. “Memang kelihatan belum ada persiapan dari pemerintah, seperti fasilitas dalam Rujab sehingga kita tidak bisa begitu saja mendesak Wali Kota untuk tempati rujab,” katanya.

Menurutnya, kunjungan Komisi III ke rujab bertujuan melihat langsung dan mendapat penjelasan. “Namun, sesuai informasi penanggungjawab proyeknya sakit maka terpaksa ditunda. Namun setelah Paskah akan dilakukan rapat kerja untuk memastikan. Kita sayangkan kondisi tersebut, maka kita akan gelar rapat untuk mendapatkan penjelasan utuh,” katanya.

Anggota Komisi III, Telendmark Daud terpisah menyayangkan rehabilitasi rujab yang terkesan tanpa perencanaan yang matang. “Dengan belum ditempatinya rumah jabatan oleh Wali Kota, tentunya ini patut menjadi pertanyaan. Karena bisa saja tanpa adanya perencanaan yang baik sehingga ada rasa khawatir Wali Kota akan rumah jabatan itu,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, dalam merehab rujab Wali KOta, semua komponen yang pantas diperbaiki harus sudah masuk dalam perencanaan biaya sehingga semuanya diperbaiki. “Jangan hanya melihat secara spot seperti plafon, atap, dan lantai, tapi masih ada beberapa spot yang sebenarnya diperbaiki tidak diperbaiki seperti kamar utama Wali Kota karpet lantainya kotor dan sebagian sudah dibongkar dan tidak dipasang,” jelasnya.

Dia menyesalkan proyek rehab sudah menghabiskan dana Rp 1,7 miliar, namun tapi belum layak ditempati.
Sementara itu, anggota Komisi III Nicky Uly mengatakan, dilihat dari fisik bangunan saat ini, masih banyak yang belum selesai dikerjakan.

Ia mencontohkan, karpet pada beberapa ruang kamar yang terlihat masih kotor dan ada juga yang sudah dibongkar yang harus diganti.

“Ya kalau untuk plafon sudah bagus, namun kita belum lihat rangka kayunya. Intinya masih ada beberapa kerusakan yang perlu diperbaiki. Dan hal ini tadi kita sudah lakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas PUPR guna menghitung secara keseluruhan anggarannya. Sebab, Pak Wali tidak mungkin masuk kalau rujab dalam kondisi begitu,” katanya. (lys/D-1)