Ribuan Warga Kota Antre Rekam KTP-E

berbagi di:
Ribuan warga Kota Kupang dari enam kecamatan, sejak Kamis (27/12) pagi sudah memenuhi Kantor Dispendukcapil Kota Kupang. Bahkan hingga tengah malam, masih terus mengantre untuk melakukan perekaman KTP-E. Gambar diabadikan kemarin petang. Foto: Stevie Johannis/VN

Ribuan warga Kota Kupang dari enam kecamatan, sejak Kamis (27/12) pagi sudah memenuhi Kantor Dispendukcapil Kota Kupang. Bahkan hingga tengah malam, masih terus mengantre untuk melakukan perekaman KTP-E. Gambar diabadikan kemarin petang. Foto: Stevie Johannis/VN

 
Ribuan warga Kota Kupang dari enam kecamatan, Kamis (27/12) memenuhi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kupang untuk melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP-E). Antusias warga tersebut dipicu keluarnya edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pemblokiran Data Kependudukan warga jika hingga 31 Desember 2018, belum juga memiliki KTP-E.

Disaksikan VN, warga yang berasal dari 51 Kelurahan (Enam kecamatan) di Kota Kupang sudah memenuhi halaman dan pelataran kantor Dispendukcapil Kota sejak pukul 07.00 Wita. Meskipun hujan deras, warga tetap berbondong-bondong datang. Bahkan, sekitar pukul 10.00 Wita, seluruh areal kantor sudah penuh sesak dengan warga. Saking banyaknya warga, Dispendukcapil membatasi pendaftaran hingga pukul 14.00 Wita.

Kepala Dispendukcapil Kota Kupang David M Mangi yang ditemui VN di kantornya menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/24150/DUKCAPIL tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani Dirjen Dukcapil, agar seluruh kantor Dispendukcapil wajib merekam KTP-E pada Kamis (27/12).

“Ini berlaku di seluruh Indonesia. Sasarannya adalah para pemilih pemula, di SMU/SMK, perguruan tinggi, atau bahkan ke sekolah-sekolah dan lokasi yang banyak warga seperti mall dkk,” ungkapnya.

Sementara bagi warga yang sudah berusia 23 tahun ke atas, lanjut David, diberi kesempatan untuk segera melakukan perekaman e-KTP. “Karena per 31 Desember 2018 mendatang, yang belum memiliki KTP-E data kependudukannya diblokir,” bebernya.

Menurutnya, pemblokiran sifatnya tidak mematikan hak masyarakat, melainkan sebagai sanksi administrasi. Sanksi yang diberikan akan pupus bila masyarakat melakukan perekaman KTP elektronik.

David mengaku dari data yang diterima petugas, sekitar 700-an warga yang terdata kemarin dan langsung dilakukan perekaman. “Kami prediksikan pukul 23.00 Wita, 700-an orang itu sudah terekam KTP-E,” tambahnya.

Terkait warga lain yang belum bisa mendaftar, David menegaskan bahwa setelah masuk libur 3 Januari mendatang, akan dilakukan perekaman seperti biasa di enam kecamatan. “Nanti tanggal 3 Januari, tiga kecamatan (Alak, Kota Lama, dan Kelapa Lima) yang mesinnya rusak, sudah berfungi kembali,” kata David yang juga mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang itu.

Pantauan VN, pukul 22.00 Wita, masih banyak warga yang mengantre. Diprediksikan hingga tengah malam kemungkinan perekaman KTP-E baru selesai dilakukan.
Blokir Sementara
Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan 27 Desember 2018 dilakukan perekaman KTP-E serentak di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Jika masyarakat di daerah belum melakukan perekaman e-KTP, maka Kementerian Dalam Negeri akan memblokir sementara data penduduk yang sudah berumur 23 tahun atau lebih yang belum merekam KTP-E.

“Dilakukan (pemblokiran) untuk menyusun data kependudukan yang akurat, karena kita berasumsi orang-orang yang diberi kesempatan 6 tahun sejak umur 17 tahun 2012 itu sudah 7 tahun yang lalu ini ke mana kok enggak mengurus,” tutur Zudan.

Zudan menyatakan, pemblokiran sifatnya tidak mematikan hak masyarakat, melainkan sebagai sanksi administrasi. “Bukan sifatnya punishment yang membinasakan masyarakat, bukan, tapi sebagai sanksi administratif,” ujar Zudan.

Ia menjelaskan, sanksi yang diberikan akan pupus bila masyarakat melakukan perekaman KTP elektronik. “Sanksi ini akan hidup kembali dengan syarat yang sangat ringan, penduduk melakukan perekaman datang merekam, data sudah aktif,” ucap Zudan.

Dengan pemblokiran sementara ini dimaksudkan untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat dan tunggal. “Kita mensinyalir penduduk kita ada yang berdata ganda, kedua ada yang di luar negeri yang enggak lapor,” katanya. (paa/mi/S-1)