Rp 8 Miliar untuk Biayai Material Air Mancur

berbagi di:
Maket Taman Tirosa Kota Kupang

Maket Taman Tirosa Kota Kupang

 
Yes Balle

Usulan penambahan dana sebesar Rp 8 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur melalui Dinas PUPR akan dipakai untuk pengerjaan Koridor V yang dilengkapi kolam dan air mancur.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Kupang Devi Loak usai skor sidang gabungan komisi di DPRD Kota Kupang, Kamis (13/9) mengatakan material air mancur untuk mendandani taman adalah bahan impor sehingga dana tambahan yang diusulkan mencapai Rp 8 miliar.

Selain itu, dana akan digunakan untuk pemasangan air mancur di Taman Tirosa dan menyelesaikan koridor lima dari bundaran sampai depan SMPN 5 Kupang. Apalagi, saat perencanaan tidak dianggarkan dana untuk menghidupkan Taman Tirosa tersebut.

Untuk diketahui, Dewan Kota Kupang sudah menyetujui anggaran pembangunan ruang terbuka hijau dalam sidang Badan Anggaran, Kamis (30/11/2017) lalu. Total anggaran yang disetujui sebesar Rp 10 miliar. Anggaran sebanyak Rp 7,9 miliar untuk penataan Taman Tirosa dan boulevard di Jalan Frans Seda, tepatnya depan SMPN 5 Kupang. Sisanya Rp 2 miliar lebih, digunakan untuk taman di lahan eks Resto Teluk Kupang dan alun-alun kota.

Dalam perencanaan awal, jelas Devi Loak, tidak ada kolam. Yang ada hanya plaza biasa dan tidak mempergunakan paving. Padahal, harus ada kolam.

“Bagaimana kolam diam saja, harus ada yang menggerakkan yaitu air mancur. Karena material untuk air mancur impor, sehingga ketika kurs tidak bergerak naik diusulkan dana sebesar Rp 8 miliar sebagai tambahan untuk mendandani taman dan juga ruas Koridor V tersebut,” beber Devi.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Partai NasDem, Padron Paulus kepada VN, Selasa (11/9) menegaskan, Fraksi NasDem mempertanyakan tingkat urgensi usulan penambahan dana tersebut.

“Renovasi Taman Tirosa yang masuk dalam penataan Koridor V sudah melalui perencanaan awal yang matang. Bahkan, dana untuk pembangunan sudah diakomdor dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Jadi kalau mau minta tambah dana mungkin semua harus duduk bersama dulu untuk bahas. Jangan sampai penambahan dana untuk taman tetapi mengorbankan program di tempat lain yang juga penting,” kata Padron.

Ketua Fraksi PDIP Adi Talli menambahkan, Fraksi PDIP belum memutuskan menerima atau menolak usulan tersebut. Bagi Fraksi PDIP, setiap rencana penggunaan uang rakyat harus melalui pembahasan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Karena itu, Dewan Kota masih menunggu usulan Pemkot tersebut untuk kemudian dibahas seperti apa urgensinya sembari melihat kondisi kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai, usulan penambahan dana disetujui dan akhirnya malah merugikan pelaksanaan pembangunan di tempat lain.

“Kalau kita berpikirnya berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu, tidak merugikan warga lainnya di tempat lain dalam Kota Kupang ini, yang juga tentu membutuhkan sentuhan pembangunan,” katanya. (yes/S-1)