RSPP Betun Jalani Proses Akreditasi

berbagi di:
adrianusteyseran Lampiran Sab, 1 Des 00.19 (2 hari yang lalu) ke saya Pose bersama tim akreditasi dengan sejumlah dokter dan perawat Rumah sakit penyangga perbatasan (RSPP) Betun, dia aula kantor bupati Malaka, Jumat (30/11)
Tim akreditasi dengan sejumlah dokter dan perawat Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun berfoto bersama di aula kantor Bupati Malaka, Jumat (30/11).

 

Prose akreditasi Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun sedang berlangsung. Terdapat sejumlah tahapan akreditasi, yakni bimbingan akreditasi yang dilaksanakan pada Agustus 2018 dan survei simulasi. Tahapan ini dilaksanakan pada September 2018 lalu. Dan kini sedang dilangsungkan survei manejemen medis dan keperawatan.

Direktris Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun dr Oktelin Kurniawati Kaswedie di Kota Betun, Jumat (30/11) menjelaskan terhitung Kamis (29/11) hingga Sabtu (1/12), pihaknya menghadapi survei yang dijalani rumah sakit di seluruh Indonesia. Hal ini mengacu pada Undang-undang tentang Rumah sakit yang harus menjalani proses akreditasi terkait dengan pemberian pelayanan. Tujuannya, untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang dirawat di RSPP Betun.

Per Januari 2019 lanjutnya, semua rumah sakit di Indonesia sudah terakreditasi. Ini merupakan syarat agar rumah sakit bisa melaksanakan penandatangan kerjasama dengan BPJS/JKN.

“Kami didatangi oleh tiga Surveyor masing-masing Ketua Tim Manajemen Survei dr Rini Susilowati Direktut Utama RSUD Ambarawa kemudian dr Naldi Tembel dari RSUD Kandou Malalayang Manado, kemudian Ida dari RSUD Tulung Agung. Ketiga surveyor akan melihat manajemen bagian medis dan perawatan pada RSPP Betun,” kata dia.

Hasil penilain akan diterima 30 hari ke depan dan diumumkan secara online.

Ia berharap, nilai yang diberikan obyektif sesuai dengan waktu pelaksanaan survei yang diagendakan selama tiga hari ini.

“Kami berharap menjadi yang terbaik, berkat dukungan dari Bupati Malaka, Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan masukan dari Tim Pakar Ahli Kesehatan,” ujarnya.

Menanggapi akreditasi itu, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran mengatakan Pemkab Malaka akan terus membenahi sarana prasana kesehatan dan dokter untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Puskesmas dan rumah sakit diurus untuk mendapat akreditasi, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan, kemudian pemerintah juga memenuhi kebutuhan dokter di tingkat puskesmas dan juga dokter spesialis dasar pada RSPP Betun,” jelasnya.

Ia menambahkan saat ini RSPP Malaka sudah memiliki sembilan dokter spesialis dan 12 dokter umum. Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran yang cukup besar bagi insentif para dokter dan akan ada beasiswa untuk mengambil spesialis. (kont. bev/ol)