Rumah Harapan GMIT Dampingi TPPO dan KDRT

berbagi di:
Ketua MS GMIT, Pdt Dr Mery Kolimon (kanan) Ketua Rumah Harapan GMIT, Ferderika Tagu Tunggu (tengah) memberikan penjelasan pers mengenai satu tahun kiprah Rumah Harapan GMIT di Unit Bahasa dan Budaya Sinode GMIT, Kamis (14/3). Foto: Jumal Hauteas/VN

Ketua MS GMIT, Pdt Dr Mery Kolimon (kanan) Ketua Rumah Harapan GMIT, Ferderika Tagu Tunggu (tengah) memberikan penjelasan pers mengenai satu tahun kiprah Rumah Harapan GMIT di Unit Bahasa dan Budaya Sinode GMIT, Kamis (14/3). Foto: Jumal Hauteas/VN

 

 

Jumal Hauteas

Rumah Harapan GMIT tidak hanya melakukan pendampingan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tetapi pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban didampingi sejak tahap penyidikan di kepolisian hingga penuntutan di pengadilan.

Hal ini disampaikan Ketua Rumah Harapan GMIT, Ferderika Tagu Tunggu dalam jumpa pers satu tahun catatan pendampingan rumah harapan GMIT, di Aula Unit Bahasa dan Budaya (UBB) Sinode GMIT, Kamis (14/3).

Selain bekerja di wilayah NTT, pihaknya juga menjalin jejaring yang dimiliki Sinode GMIT di sejumlah daerah dan negara untuk membantu korban TPPO.

Sejak dibentuk Februari 2018 lalu sampai dengan akhir Desember 2018, rumah harapan GMIT ikut mengambil bagian dalam melakukan sejumlah pendampingan, termasuk dengan melakukan pelayanan penerimaan jenazah dan pendampingan keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT yang meninggal dunia di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, khusus untuk pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurut Ferderika, rumah harapan GMIT mendampingi 33 korban dan 11 saksi kasus TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana 33 kasus ini terbanyak adalah kasus kekerasan seksual yakni sembilan kasus, disusul kasus TPPO dan KDRT masing-masing tujuh kasus. Selain itu, ingkar janji menikah lima kasus, kekerasan anak tiga kasus dan dua kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Sayangnya kekerasan seksual ini lebih banyak pelakunya adalah orang-orang terdekat korban seperti pacar, paman, tetangga, bahkan tokoh agama. Jadi Rumah Harapan memberikan pendampingan rohani, konseling, layanan kesehatan, terapi kerja, pendampingan di kepolisian hingga ke pengadilan,” jelasnya.

Dalam pendampingan Rumah Harapan GMIT, Ferderika mengaku para korban TPPO pada umumnya korban berada dalam kondisi trauma sehingga membutuhkan biaya mahal dalam proses pendampingan. Korban juga tidak memiliki identitas hukum, sehingga sulit mengakses layanan kesehatan. Penjatuhan hukuman yang rendah hingga restitusi (ganti rugi) yang belum dijalankan sesuai aturan, penyelesaian masalah secara kekeluargaan karena para korban memiliki ketergantungan ekonomi dengan pelaku, hingga substansi hukum yang belum sungguh-sungguh melindungi perempuan dan upaya pembuktian yang sangat mahal.

Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Rumah Harapan GMIT, Ferderika mengaku terdapat beberapa hal di antaranya masih tingginya pengampunan terhadap pelaku sehingga tidak berdampak pada efek jera dan membuka peluang pada pengulangan kasus yang sama oleh pelaku yang sama terhadap korban yang berbeda.

“Upaya mempersalahkan korban juga membuat korban takut melapor. Kesulitan pembuktian proses hukum yang tidak diketahui korban maupun kesulitan bukti atau dokumen yang dipegang. Kelambanan proses hukum, proses hukum yang belum menjawab rasa keadilan korban, hingga pendampingan intervensi holistik yang berbiaya mahal,” urainya.

Ferderika menjelaskan pihaknya juga memberikan sejumlah rekomendasi yang bisa dilakukan bersama oleh Rumah Harapan GMIT, Sinode GMIT, jejaring dan pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang cukup bagi masyarakat rentan menjadi korban TPPO, bersama membangun ekonomi masyarakat di daerah-daerah rentan, berbagai pendampingan holistik, pemberian hukuman maksimal kepada para pelaku untuk memberikan efek jera.

“Pemerintahan NTT yang baru sudah sangat baik mengambil langkah moratorium pengiriman PMI, tetapi perlu dilakukan pendampingan lanjutan agar ada evaluasi berkelanjutan sehingga terjadi perbaikan dan resiko-resiko terjadinya kasus TPPO dan kematian PMI di luar negeri bisa diminimalisir,” tandasnya. (R-4)