Serangan DBD Merata di NTT

berbagi di:
foto-hal-01-ketua-komisi-v-dprd-ntt-jimmy-sianto-memimpin-rapat-dengar-pendapat-dengan-dinas-kesehatan-provinsi-nttsenin28-1-nahor-fatbanu

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V Provinsi NTT dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Foto: Jumal Hauteas/VN

 
Jumal Hauteas

Serangan demam berdarah dengue (DBD) merata di semua kabupaten/kota di Provinsi NTT. Tidak ada yang bebas dari DBD. Sudah ada tiga kabupaten/kota yang berstatus KLB DBD, satu kabupaten dalam proses menyatakan status KLB, dan empat kabupaten berpotensi KLB.

Jika dalam waktu ke depan empat kabupaten potensi KLB DBD itu juga dinyatakan KLB, dan dua lagi kabupaten juga KLB, maka NTT berpotensi dinyatakan KLB DBD.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPRD Provinsi NTT dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang dihadiri Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (PPP) Dinkes NTT, dr Theresia Sarlyn Ralo, dan beberapa staf. RDP ini dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto didampingi Sekretaris Komisi V, Ismail J Samau dan anggota Komidi V di antaranya Winston Neil Rondo, Feni Bantang dan Aulora Agrava Modok.

dr Theresia menjelaskan, tahun 2019 ada tambahan dua kabupaten/kota yang sudah berstatus KLB DBD yakni Kota Kupang, dan Kabupaten Sumba Barat, sehingga saat ini sudah tiga kabupaten/kota yang KLB DBD, karena Mabar masih berstatus KLB DBD.

“Kabupaten Sumba Timur juga akan segera nyatakan KLB DBD, sedangkan lima kabupaten lainnya sesuai dengan data yang ada pada kami juga berpotensi KLB,” jelas dia.

Lima kabupaten yang berpotensi KLB DBD, menurut Theresia, adalah Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Rote Ndao. Walau demikian, pernyataan KLB DBD di setiap kabupaten menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

“Data yang kita pantau setiap hari menunjukkan ada peningkatan di sejumlah daerah, tetapi ada juga yang tetap, sehingga kita harapkan masyarakat semua bisa ikut melaksanakan kegiatan pencegahan dengan sistem 3M+ yakni menguras, menutup, dan mengubur barang-barang yang berpotensi menjadi media tampung air, serta menjaga kebersihan lingkungannya, agar memutus mata rantai penyebaran perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD,” jelasnya.

Bahkan korban tewas DBD sejak 1-28 Januari telah mencapai 13 orang. Korban tewas berasal dari 9 kabupaten yakni Ngada, Manggarai, Manggarai Barat dan Sumba Timur masing-masing dua orang, sedangkan Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Manggarai Timur dan Ende masing-masing satu orang. “Tingkat kematian DBD (case fatality rate/CFR) mencapai 1,4 persen,” ujarnya.

Menanggapi permintaan anggota Komisi V agar Pemprov NTT memastikan data kasus DBD kabupaten/kota untuk dapat dijadikan dasar menyatakan Provinsi NTT berstatus KLB, dr Theresia menjelaskan bahwa hal tersebut masih harus dilihat perkembangan jumlah kasus DBD. Sebab, menetapkan status KLB DBD harus disokong data akurat, termasuk perbandingan data pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Kita akan lihat perkembangannya terlebih dahulu, juga peningkatan jumlah kasusnya dan dibandingkan dengan data kasus dan korban meninggal tahun sebelumnya untuk bisa dikatakan itu KLB atau tidak,” jelasnya.
Ketua Komisi V Jimi Sianto dan anggota Komisi V, Aulora Modok dan Feni Bantang meminta Pemprov NTT memastikan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk penanggulangan maupun pencegahan bersama-sama masyarakat, agar ke depan tidak terjadi KLB DBD lagi.

“Kalau ibu (dr Theresia) bilang wilayah NTT adalah wilayah endemik DBD, berarti Dinkes NTT harus serius untuk melakukan upaya preventif yang nyata sebelum ada kasus sampai jadi KLB baru kita jalan keliling dan tidak tahu harus atasi yang mana lebih dahulu,” tegas Aulora Modok.

RDP tersebut merekomendasikan kepada Dinkes NTT membuat perencanaan secara matang, agar bisa memanfaatkan dana kontigensi yang ada sebesar Rp 10 miliar, sehingga KLB DBD ini bisa segera tertangani secara maksimal dan tuntas. (mg-02/E-1)