Setnov Perlu Ungkap Aliran Dana KTP-E

berbagi di:
etua DPR RI Setya Novanto dikawal petugas memasuki Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11). (Foto: MI/Rommy Pujianto).

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdakwa korupsi KTP elektronik (KTP-E), Setya Novanto, belum layak menyandang status justice collaborator karena belum ada informasi penting yang disampaikan mantan Ketua DPR itu selama persidangan berlangsung.

UU Perlindungan Saksi dan Korban ataupun surat edaran Mahkamah Agung telah mengatur secara tegas syarat pemberian status JC. Salah satu di antaranya ialah pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia membuka keterlibatan pihak lain yang lebih besar.

“Kalau hanya menyebut nama-nama tanpa ada sesuatu, contohnya aliran dana, itu tidak ada (gunanya). Malah membuat sesuatu keributan yang lain. Kami berpendapat belum layak untuk diberi status JC,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Maluku, kemarin.

Ia menambahkan, Novanto juga belum menyampaikan penyesalan atas korupsi yang dilakukannya. Tidak tertutup kemungkinan mantan Ketua Umum Golkar itu gagal menjadi JC. Menurut Basaria, tidak semua permohonan tersangka dan terdakwa untuk menjadi JC dikabulkan lembaga antirasywah.

“Harus ada penyesalan dari tersangka tindak pidana korupsi dan yang lebih uta-ma lagi harus ada yang diungkap lebih besar oleh terdakwa. Setelah dipelajari, kami melihat dua hal itu belum ada, belum dilakukan,” tandasnya.

Firman Wijaya, kuasa hukum Setnov, menyatakan butuh keberanian bagi kliennya untuk mengakui keterlibatan dalam perkara korupsi. Dia menambahkan, proyek KTP-E yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun itu bukan proyek pribadi Novanto.

“Perlu waktu karena ini kan memerlukan keberanian. Dia akan jelaskan posisi dia, seperti apa inner circle dan insider information itu seperti apa dalam pemeriksaan dia sendiri,” kata Wijaya.

Kemarin, Novanto secara mendadak harus menyambangi Gedung KPK guna diperiksa untuk tersangka korupsi KTP-E, Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik ingin mendalami keterlibatan money changer yang digu-nakanuntuk mentransfer uang dari dua negara atau lebih ke Indonesia. “Itu yang ingin kita gali dari ASS. Yang kita fokuskan benar atau tidaknya transaksi keuangan.

Sumber: Media Indonesia