Sidang Lanjutan Korupsi Dana Desa Lanaus TPK juga Harus Bertanggung Jawab

berbagi di:
Saksi ahli dari Inspektorat TTU Marius Laga Makin saat memberikan pendapat terkait kasus korupsi Dana Desa Lanaus di Pengadilan Tipikor Kupang, kemarin. Foto: Ryan Tapehen/VN

Saksi ahli dari Inspektorat TTU Marius Laga Makin saat memberikan pendapat terkait kasus korupsi Dana Desa Lanaus di Pengadilan Tipikor Kupang, kemarin. Foto: Ryan Tapehen/VN

Ryan Tapehen

Sidang lanjutan kasus korupsi Dana Desa Lanaus, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten TTU dengan agenda pemeriksaan saksi ahli digelar, Kamis (12/7) di Pengadilan Tipikor Kupang. Saksi ahli dari Inspektorat TTU yang dihadirkan jaksa penuntut umum memberikan pendapat terkait kasus korupsi Dana Desa Lanaus Marius Laga Makin mengungkapkan bahwa Tim Pengelola Keuangan (TPK) juga bersalah dalam kasus tersebut.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Fransiska Paula Dari Nino dan hakim anggota Jemmy Tanjung Utama dan Ibnu Kholiq, saksi juga mengungkapkan bahwa kerugian negara pada embung Kiufautbena bukan Rp 182 juta namun Rp 169 juta.

Hal itu disampaikannya sesuai dengan laporan hasil audit investigasi yang dilakukan di lapanhan.

Sebagai ketua tim, mereka melakukan pemeriksaan pada Juni 2017 untuk anggaran ABPDes senilai Rp 600 juta lebih. APBDes itu dialokasikan untuk beberapa item pekerjaan, termasuk dua buah embung, yakni embung Kiufautbena dan embung Palman.

Soal kerugian negara untuk embung Kiufautbena senilai Rp 182 juta yang disebutkan dalam BAP kembali ditanyakan oleh penasihat hukum Edwin Liem Frasisco Besie, namun kata dia, hanya ada Rp 169 juta saja kerugian dalam kasus itu.

Untuk embung Palman dalam laporannya kerugian negara mencapai Rp 94 juta. “Embung itu kami periksa berdasarkan kontrak, turun ke lapangan dan memeriksa berdasarkan pandangan mata, pekerjaan selesai.

Sementara itu, untuk pekerjaan kedua embung tersebut juga dikenakan pajak dan itu semua digabungkan dalam kontrak, yakni untuk embung Kiufautbena dikenakan pajak senilai Rp 28 juta dan embung Palaman dikenakan pajak Rp 26 juta yang belum disetor.
selain itu juga ada kerugian senilai Rp 20 juta untuk pengadaan 18 buah viber ditambah kerugian Rp 10 juta lagi paralegal yang belum dilaksanakan.

Majelis hakim juga di akhir persidangan meminta penegasan kembali untuk kerugian negara Rp 169 juta yang harus diserahkan kembali ke negara dalam pkerjaan embung Kiufautbena. (mg-14/C-1)