Tak Ada Bidan Di Desa Golo Ketak, Ibu Hamil Sering Naik Ojek ke Puskesmas

berbagi di:
Kondisi Polkedes di Desa Golo Ketak, Manggarai Barat yang tampak sunyi tanpa petugas kesehatan. Foto: Gerasimos Satria/VN

Kondisi Polkedes di Desa Golo Ketak, Manggarai Barat yang tampak sunyi tanpa petugas kesehatan. Foto: Gerasimos Satria/VN

 

 

Gerasimos Satria

Keberadaan bidan desa sangat penting terutama untuk memantau perkembangan ibu hamil dan membantu persalinan. Sayang, sejak Juli 2018, tak ada bidan yang bertugas di Desa Golo Kerak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur.

Pantauan VN, Jumat (14/9) siang tak ada satupun petugas di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Golo Ketak. Kondisi Poskesdes dan rumah dinas tenaga kesehatan pun memperihatinkan.

Warga Desa Golo Ketak, Martina Jemian mengaku hanya ada satu perawat yang bertugas di Poskesdes Golo Ketak. Perawat itu tidak tinggal di rumah dinas, tapi tinggal di Kampung Cangkah, tiga kilometer dari Poskesdes Golo Ketak.

Ia mengaku, masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan padahal banyak ibu hamil yang membutuhkan pemeriksaan secara berkala. Mereka terpaksa harus memeriksakan diri ke Puskesmas Lando. Sekali pergi ke puskesmas, warga harus merogoh kocek sebesar Rp 30 ribu untuk biaya ojek.

Warga Golo Ketak lainnya, Regina Iwung mengatakan para ibu hamil harus ekstra hati-hati karena harus menggunakan motor ojek ke puskesmas dengan kondisi jalan yang buruk.

Ia berharap Dinas Kesehatan Mabar bisa segera menempatkan bidan baru di Poskesdes dan menempati rumah dinas yang disediakan sehingga akses kesehatan untuk masyarakat bisa lebih baik.

Regina juga mengeluhkan besarnya biaya pelayanan kesehatan di Poskesdes. Pasalnya sangat banyak masyarakat di desa Golo Ketak yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Masyarakat yang tidak memiliki KIS harus mengeluarkan biaya Rp 20 ribu untuk biaya suntik dan belum termasuk obat-obatan. Padahal warga yang memiliki kartu KIS hampir sama kondisi ekonominya dengan warga yang tidak mengantongi KIS.

Anggota DPRD Mabar, Ino Tanla mengaku tak adanya petugas kesehatan di Poskesdes menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kematian ibu dan anak di Labuan Bajo. Padahal banyak petugas kesehatan baik PNS maupun kontrak yang ditempatkan di Puskesmas. Seharusnya para kepala puskesmas di Mabar bisa ikut melakukan pengawasan agar para petugas kesehatan bisa selalu ada di Poskesdes setiap hari sehingga memudahkan pelayanan kesehatan bagi warga.

Dia mengaku hampir seluruh masyarakat yang berada di desa mengeluh kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Poskesdes.

Ia berharap Dinas kesehatan Mabar segera mencari solusi untuk menempatkan petugas kesehatan di seluruh desa di Mabar.

“Ya, warga di sejumlah desa keluhkan dengan tidak adanya bidan. Bagaimana kalau ada warga yang mau melahirkan tengah malam, sementara tidak ada bidan di desa itu? Sedangkan puskesmas juga berkilo-kilo jaraknya,” tambah Ino.