Tantangan NTT: Buat Tenaga Kerja Betah di Desa

berbagi di:
Ketua MS GMIT, Pdt Dr Mery Kolimon (kanan) Ketua Rumah Harapan GMIT, Ferderika Tagu Tunggu (tengah) memberikan penjelasan pers mengenai satu tahun kiprah Rumah Harapan GMIT di Unit Bahasa dan Budaya Sinode GMIT, Kamis (14/3). Foto: Jumal Hauteas/VN

Ketua MS GMIT, Pdt Dr Mery Kolimon (kanan) Ketua Rumah Harapan GMIT, Ferderika Tagu Tunggu (tengah) memberikan penjelasan pers mengenai satu tahun kiprah Rumah Harapan GMIT di Unit Bahasa dan Budaya Sinode GMIT, Kamis (14/3). Foto: Jumal Hauteas/VN

 

Jumal Hauteas

Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt Dr Mery Kolimon mengapresiasi keberanian Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Adrianus Nae Soi yang memiliki keberanian mengeluarkan keputusan moratorium pengiriman PMI keluar daerah maupun keluar negeri.

Namun, moratorium barulah sebuah langkah awal yang perlu diikuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya agar memastikan tenaga kerja di NTT tidak terus mencari jalan tikus untuk tetap keluar dari NTT menjadi tenaga kerja di luar daerah secara tidak prosedural.

“Moratorium adalah langkah yang sangat baik, tetapi masih harus membangun ruang nyaman bagi tenaga kerja kita untuk betah di desa, karena ada sesuatu yang menjanjikan dan menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat di desa,” jelasnya.

Sinode GMIT stelah membangun koordinasi dengan Kementerian Desa dan membangun pemahaman dengan para pendeta, presbiter, dan kepala desa, agar dana miliaran rupiah yang disalurkan ke desa-desa bisa dialokasikan porsi yang cukup bagi tenaga kerja di desa agar terbit kesadaran bahwa di desa juga ada harapan untuk membangun ekonomi secara baik.

Mantan Direktris Pasca Sarjana Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang ini menambahkan, Sinode GMIT juga membangun penguatan ekonomi masyarakat yang diprakarsai para pendeta dalam kelompok yang dinamakan Kelompok
Pendeta Cinta Petani (Kompas Tani), agar mendampingi kelompok-kelompok masyarakat di jemaat masing-masing untuk bisa mencintai pekerjaan bertani di kampung sendiri.

“Kita hanya ingin memastikan kepada anak-anak muda kita di desa, bahwa tidak perlu pergi keluar daerah maupun keluar negeri untuk menanam tomat, bawang, dan lainnya. Karena itu bisa dilakukan di desa sendiri dan para pendeta mengambil bagian penting di sini,” urainya.

Ia menambahkan masalah TPPO bukan bukan menjadi masalah GMIT atau NTT saja, melainkan sudah diangkat sampai di tingkat nasional, bahkan tingkat Asia, sehingga semua jejaring, termasuk Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan juga Persekutuan Gereja-Gereja di Asia juga mengambil peran yang sama dengan GMIT dan GKS (Gereja Kristen Sumba) untuk melawan setiap kejahatan TPPO.

“Kami bersyukur karena gerakan pencegahan dan perlindungan terhadap TPPO ini tidak lagi menjadi isu GMIT dan GKS, atau NTT saja, tetapi juga sudah menjadi isu dan perjuangan PGI dan juga Gereja Asia, sehingga kita harapkan ada penanganan dan upaya yang sama antara kita di hulu (pengirim) dan di hilir (penerima),” tegasnya.

Kepala Biro Perempuan dan Anak, PGI, Pdt Repelita Tambunan kepada VN usai jumpa pers ini mengatakan bahwa secara lembaga PGI sangat mendukung apa yang dilakukan Rumah Harapan GMIT, karena NTT yang menjadi wilayah pelayanan Sinode GMIT dan Sinode GKS memiliki persoalan yang sangat besar dalam TPPO.

“NTT bukanlah pengirim TKI terbanyak keluar negeri, karena jumlah terbanyak TKI itu ada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetapi jumlah korban meninggal yang dikirim kembali ke Indonesia adalah dari NTT. Jadi dari PGI sendiri memberikan perhatian khusus kepada Sinode GMIT dan Sinode GKS untuk memerangi TPPO,” tegasnya.

Pendeta Repelita menguraikan bahwa PGI sudah membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat sehingga UU Perlindungan Anak sudah diundangkan dan mengakomodir sejumlah usulan dari PGI yang ingin memastikan anak-anak Indonesia berada dalam situasi yang baik untuk tumbuh-kembang secara maksimal. Selain itu, untuk memastikan ribuan PMI di luar negeri yang berstatus ilegal agar bisa didata dan memberikan ruang bagi mereka agar bisa mengakses fasilitas kesehatan tanpa rasa takut ditangkap aparat keamanan setempat.

“PGI sendiri selain mendorong pemerintah pusat membangun diplomasi dengan pemerintah negara-negara penerima PMI, PGI juga memanfaatkan sejumlah jejaring berbasis agama dan sosial untuk mengupayakan perlindungan maksimal bagi PMI kita,” tegasnya.

Ia berharap dengan langkah-langkah yang dilakukan GMIT dan GKS, serta dukungan dari PGI masalah TPPO di Asia pada umumnya bisa teratasi. (mg-02/R-4)