Telantarkan 3.720 Ha Lahan Bupati Titu Eki ‘Usir’ Investor Garam

berbagi di:
Bupati Kupang, Ayub Titu Eki

 

Yes Balle

Bupati┬áKupang Ayub Titu Eki teguh berkeras “mengusir” PT PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) yang menguasai 3.720 hektare (ha) di wilayah itu sejak 1992 silam tapi tidak dipergunakan untuk pengembangan garam. Hak Guna Usaha yang dipegang investor garam ini akan dicabut.

“Saya tetap mencabut status HGU perusahaan itu karena proses penguasaan lahan tidak sesuai prosedur dimana penyerahan lahan dilakukan melalui intimidasi terhadap masyarakat. Saya sudah tidak kenal lagi dengan perusahaan itu,” kata Ayub Titu Eki kepada wartawan di Oelamasi, Kamis (12/4) kemarin.

Ayub menjelaskan, ada tiga alasan yang mendorongnya mencabut status HGU milik PT PGGS yaitu adanya aksi protes warga ketika dilakukan proses pengambilalihan lahan seluas 3.720 ha pada tahun 1992 silam.

PT PGGS telah melakukan akuisisi dengan PT Puncak Keemasan Garam Dunia dengan investasi sebesar Rp 1,8 triliun untuk pengembangan usaha garam di daerah itu.

Ketika itu ada warga yang diintimidasi sehingga proses penandatanganan penyerahan lahan dilakukan dalam kondisi terpaksa.

Alasan kedua menurut Ayub, adanya bukti gugatan warga di Pengadilan Negeri Kupang tentang pengambilalihan lahan oleh perusahaan secara tidak prosedural.

“Proses penyerahan hak pengelolaan melalui HGU tidak benar. Banyak terjadi intimidasi sehingga adanya penolakan warga dan warga menandatangani penyerahan hak dalam kondisi tertekan,” tegasnya.

Alasan ketiga menurut Bupati Kupang dua periode itu, selama 26 tahun lahan seluas 3.720 ha itu dibiarkan terlantar tanpa adanya aktivitas usaha yang dilakukan PT PGGS.

“Saya sempat dimarahi Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bisar Panjaitan terkait masalah ini, namun setelah dijelaskan oleh Menteri Agraria, beliau akhirnya memahami tentang duduk persoalan alasan pencabutan status HGU PT Panggung Guna Ganda Semesta,” kata Ayub.

Ayub menegaskan bahwa sejumlah perusahaan akan memanfaatkan lahan yang sebelumnya dikuasai PT PGGS untuk usaha tambak garam.

“Beberapa perusahan akan mengelola usaha tambak garam dalam kawasan yang sebelumnya dikuasai PT Pangung Guna Ganda Semesta. Kami akan siap bertangungjawab kalau dianggap keputusan itu menyalahi aturan,” tegas Ayub.

Ia mengatakan, pemerintah daerah sudah tidak mengenal PT PGGS sekalipun perusahaan itu telah melakukan akuisisi sejak 2017.

Sementara itu, PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) akan melakukan optimalisasi lahan milik PT PGGS seluas 3.720 ha di Kabupaten Kupang untuk usaha tambak garam dengan investasi Rp 1,8 triliun.

“Pengembangan usaha garam dilakukan setelah adanya akuisisi dilakukan PT PGGS kepada PT PKGD dalam mengoptimalisasi pengelolaan lahan tambak garam di Kabupaten Kupang,” kata Jiwan Adrian, pimpinan PT PKGD kepada wartawan.

Lahan seluas 3.720 ha milik PT PGGS yang terletak di wilayah kecamatan Kupang Timur dan Kupang Tengah, secara resmi telah diambilalih pengelolaanya oleh PT PKGD sejak 2017 lalu.

Ia menjelaskan, PT PGGS tidak melakukan investasi selama 26 tahun di atas lahan seluas 3.720 ha tersebut karena terkendala permodalan.

“Hal itulah mendorong dilakukan akuisisi untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan bagi pengembangan usaha tambak garam, karena lahan itu sangat potensial untuk usaha garam,” katanya.
PT PKGD memiliki rencana pengembangan usaha garam dengan kapasitas produksi 310.900 ton/tahun.

“Kondisi iklim di Kabupaten Kupang sangat mendukung kapasitas produksi garam sehingga bisa ditingkatkan sampai 400.000 ton/tahun dengan mengoptimalkan pengelolaan lahan seluas 3.720 ha itu,” kata Jiwan. (yes/S-1)