Tiga Paslon Belum Gunakan Dana Kampanye

berbagi di:
ilustrasi dana kampanye

Laporan Awal Dana Kampanye Pilgub NTT

ESTHON-CHRIST  Rp 150.000.000
MS-EMI                    Rp 1.000.000
HARMONI               Rp 501.000.000
VICTORY-JOSS      Rp 1.004.997.312

Sumber: Olahan VN

 
Tiga dari empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018-2023, hingga akan berakhir kampanye putaran pertama, belum menggunakan dana awal yang tertera dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) periode 9 Januari sampai 12 Februari 2018 kepada KPU Provinsi NTT.

Ketiga paslon tersebut adalah Paslon nomor urut 2 Marianus Sae-Emilia Julia Nomleni (MS-EMI), paslon nomor urut 3 Benny Harman dan Benny Litelnoni (Harmoni), dan paslon nomor urut 4 Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef A Nae Soi (Victory-Joss).

Hanya paslon nomor urut 1 Esthon Foenay dan Christian Rotok (Esthon-Chris) yang sudah menggunakan dana tersebut. Demikian data dari KPU yang diperoleh VN, saat mewawancarai Jurubicara KPU NTT Josafat Koli, Senin (19/2).

Sesuai bukti rekening bank yang diserahkan ke KPU NTT, pasangan calon nomor urut 1 Esthon Foenay dan Christian Rotok (Esthon-Chris) memiliki dana awal kampanye sebesar Rp Rp 150.000.000 dan disimpan di rekening Bank BRI.

Dana kampanye Paslon nomor urut 2 Marianus Sae-Emilia Julia Nomleni (MS-EMI) adalah sebesar Rp 1 juta yang disimpan di rekening Bank BRI. Paslon nomor urut 3 Benny Harman dan Benny Litelnoni (Harmoni) memiliki dana awal kampanye Rp 501.000.000 dan disimpan di rekening Bank BRI.

Sedangkan paslon nomor urut 4 Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef A Nae Soi (Victory-Joss) sebesar Rp 1.004.997.312 dan disimpan di rekening Bank NTT.

Dari dana laporan awal yang diperoleh VN dari KPU NTT, kemarin, MS-EMI sama sekali belum menggunakan dana kampanye senilai Rp 1 juta, sehingga masih memiliki saldo Rp 1.000.000 per 14 Februari 2018. Saldo per 14 Februari 2018 paslon Harmoni masih tetap sebesar Rp 501.000.000.

Begitu pula paslon Victory-Joss saldo per Februari 2017 masih sebesar Rp 1.004.997.312.

Sedangkan, pasangan Esthon-Chris dari penerimaan (pasangan calon) Rp 150.000.000 telah melakukan penarikan Rp 87.500.000 untuk kepentingan biaya operasional sehingga saldo per 14 Februari 2018 sebesar Rp 62.500.000. Saldo tersebut tersimpan di kas rekening khusus.

 

Batas Rp 145 Miliar

Juru bicara KPU NTT Josafat Koli menjelaskan bahwa LADK tersebut merupakan dana periode pertama yang diserahkan oleh setiap pasangan calon. Ditegaskannya bahwa dana kampanye pasangan calon tidak boleh lebih dari Rp 145 miliar.

“Setiap peserta pemilu khususnya pasangan calon itu hanya menyerahkan dana tidak boleh lebih dari Rp 145 miliar. Kalau kurang tidak apa-apa, yang penting tidak boleh melebih itu misalnya Rp 146 miliar ke atas,” kata Josafat.

Dia mengatakan, KPU telah menetapkan jadwal laporan dan audit dana kampanye yaitu pasangan calon harus menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pada 20 April 2018, termasuk penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada 21 Juni 2018.

Selain itu, penyerahan LPPDK ke kantor akuntan publik (KAP) dan audit LPPDK pada 25 Juni 2018, penyampaian hasil audit LPPDK ke KPU NTT pada 10 Juli 2018 dan penyampaian hasil audit ke pasangan calon dan pengumuman hasil audit pada 11 Juli 2018.
Siapkan Laporan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT menegaskan bahwa bantuan dana kampanye dari kelompok atau badan usaha untuk pasangan calon, setinggi-tingginya Rp 750 juta, sedangkan perorangan paling tinggi Rp 75 juta. “Jika bantuan dana kampanyenya lebih dari ketentuan, maka paslon akan dibatalkan,” tegas Thomas.

Ia juga mengingatkan agar paslon harus menyiapkan laporan dana kampanye usai masa kampanye. Jika tidak dimasukkan, maka Bawaslu akan ambil sikap tegas dengan membatalkan paslon. “Laporan dana kampanye harus dilaporkan H-3 pemilihan,” tegasnya.

Untuk diketahui dana kampanye terdiri dari penerimaan antara lain pasangan calon, partai politik (parpol) dan gabungan politik, sumbangan perseorangan, sumbangan pihak lain dalam bentuk kelompok dan sumbangan dari pihak lain badan hukum swasta serta lain-lain komitmen.

Sedangkan pengeluaran terdiri dari pengeluaran operasional untuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan/produksi iklan di media massa, pembuatan desain alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. (pol/mic/D-1)