Tolak SK Pemberhentian Gideon dan Robert

berbagi di:
Suasana rapat lengkap DPD II Golkar Sumba Timur merespons SK Pemberhentian Sementara Gidion Mbilijora dan Robert Riwu sebagai Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Sumba Timur, Rabu (9/1), di Sekretariat Golkar Sumba Timur.

Suasana rapat lengkap DPD II Golkar Sumba Timur merespons SK Pemberhentian Sementara Gidion Mbilijora dan Robert Riwu sebagai Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Sumba Timur, Rabu (9/1), di Sekretariat Golkar Sumba Timur.

 

 

Frangky Johannis

Seluruh Pengurus DPD II dan Pengurus Kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menolak Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Sementara Ketua dan Sekretaris DPD II Gidion Mbilijora dan Robert Riwu yang dilakukan Ketua DPD I Partai Golkar NTT Melki Lakalena. Keputusan itu dinilai tidak prosedural dan bertentangan dengan AD/ART.

Dalam rapat yang digelar di Sekretariat DPD II Golkar Sumba Timur, Rabu (9/1), 22 pengurus kecamatan dan pengurus DPD II menilai pemberhentian sementara yang dilakukan Ketua DPD I Partai Golkar NTT Melki Lakalena merupakan tindakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan Golkar menghadapi pileg dan pilpres April mendatang.

Wakil Ketua DPD II Golkar Sumba Timur Umbu Kaliudang menilai pemberhentian sementara tersebut merupakan bukti bahwa Melki Lakalena selaku Ketua DPD I tidak paham AD/ART Partai Golkar yang mensyaratkan pemberhentian ketua dan sekretaris itu harus berdasarkan usulan dari setengah tambah satu pengurus DPD II dan pengurus kecamatan.

Sebagai pengurus DPD II, ia dengan tegas menolak SK Pemberhentian Ketua dan Sekretaris tersebut. Ia juga menolak instruksi Plt Ketua dan Sekretaris DPD II yang ditunjuk oleh DPD I dan meminta forum
rapat untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD I Golkar NTT Melki Lakalena.

Mantan Wakil Sekretaris Aber Teli mengatakan, pemecatan yang dilakukan Ketua DPD I tersebut menunjukkan bahwa dia tidak memahami benar konstelasi Golkar NTT umumnya dan Sumba Timur khususnya.

Menurutnya, tuduhan Ketua DPD I kepada Gidion dan Pak Robert sangat tidak berdasar karena konsolidasi terus dilakukan oleh DPD II dan jajaran pengurus kecamatan dan desa.

“Golkar di Sumba Timur paling tinggi perolehan kursi di NTT itu kenyataan yang tidak bisa dipubgkiri. Kualitas Pak GBY jauh di atas Melki Lakalena, bahkan kalau tidak meminta-minta ke Pak Gidion untuk mundur dalam pemilihan ketua dalam Musdalub lalu, Pak Melki itu tidak jadi ketua seperti sekarang,” kata Aner.

Steven Manja, Sekretaris Golkar Kecamatan Tabundung mengatakan, keputusan DPD I tidak prosedural dan tak beretika, sehingga perlu dilawan dengan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Partai dan miminta Ketua DPD I mundur karenatak mampu selesaikan masalah konsolidasi saja.

Salmon Rohi, Ketua Kecamatan Pahunga Lodu bersama rekannya Ketua Kecamatan Ngadu Ngala dan Wula Waijelu bahkan mengatakan menolak SK Pemberhentian dan Instruksi dari Plt yang sudah dikirim melalui WhatsApp. Bahkan, kalau

Ketua dan Sekretaris DPD II Sumba Timur benar-benar diberhentikan DPD I, maka mereka beserta pengurus desa di tiga wilayah kecamatan itu akan berhenti juga.

Ayub Tay Paranda, anggota DPRD Sumba Timur yang juga koordinator pemenangan Dapil Sumba Timur 3 (Umalulu, Rindi, Pahunga Lodu, dan Wula Waijelu), mengatakan, substansi pemberhentian sementara tersebut cacat hukum dan melanggar AD/ART, sehingga harus dilawan dengan mekanisme sesuai aturan organisasi. “Kita harus satu sikap menghadapi masalah ini. Kita rumuskan pernyataan sikap kita dan disampaikan ke DPD I dan tembudan DPP seta Mahkamah Partai,” katanya.

Ali Oemar Fadaq mengatakan, DPD II tolak dengan tegas SK tersebut karena figur Pak Gidion masih sangat dibutuhkan Golkar Sumba Timur.
Anton Djuka mengatakan, keputusan DPD I sangat merugikan Golkar Sumba Timur yang saat ini sangat solid menghadapi Pileg dan Pilpres.

“Lebih baik kita mundurkan saja Ketua DPD I dari pada Ketua kita diberhentikan dengan tidak wajar seperti ini. Yang rugi nantinya itu kita Golkar Sumba Timur,” katanya. (bev/ol)