Tunggak Uang Kontrak, Bawaslu TTU Terancam Dipolisikan

berbagi di:
ilustrasi uang

 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten TTU dan Panwascam Biboki Moenleu terancam dilaporkan oleh Agatha Rafu dan Karolina Otu lantaran belum melunasi biaya kontrak meubeler, laptop, dan printer yang digunakan oleh Bawaslu TTU pada Pemilihan Gubernur NTT lalu.

Agatha dan Karolina telah berulang kali mendatangi pihak Panwascam Biboki Moenleu dan Bawaslu TTU untuk meminta pelunasan tunggakan tersebut, namun tidak ada kepastian. Pihak Panwascam Biboki Moenleu dan Bawaslu TTU saling melempar tanggung jawab pelunasan tunggakan tersebut.

Pemilik meubeler, Agatha Rafu kepada wartawan, Selasa (6/11) mengatakan, pihak Panwascam Biboki Moenleu mengontrak meubeler miliknya serta laptop dan printer milik Karolina Otu untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT lalu.

Sayangnya hingga kini, biaya kontrak meubeler, laptop, dan printer belum dibayarkan oleh pihak Panwascam Biboki Moenleu. Pihaknya telah memdatangi kantor Bawaslu TTU untuk mempertanyakan keterlambatan pembayaran kontrak tersebut, namun tidak ada hasil yang memuaskan.

Menurut Agatha, tunggakan yang belum dilunasi oleh Panwascam Biboki Moenleu sebesar Rp 6.575.000. Jumlah tersebut merupakan total biaya kontrak mebeler maupun Laptop dan Printer selama dua bulan berturut-turut. Informasi yang dikantongi pihaknya, ternyata Kepala Kesekertariatan Panwascam Biboki Moenleu, Yosep Gelu memalsukan sejumlah dokumen pembayaran dengan membuat kwitansi pembayaran maupun tanda tangan palsu yang tidak ditandatangani oleh pemilik laptop dan printer maupun mebeler yang selama ini digunakan oleh Panwascam untuk melakukan aktivitas pengawasan pemilu pada kecamatan tersebut.

“Kami sudah berulang kali bertemu Kepala Kesekretariatan Bawaslu TTU, tapi tidak ada hasilnya. Kami selalu diminta bertemu dengan Kepala Kesekretariatan Panwascam Biboki Moenleu. Kami juga sudah berulang kali mempertanyakan keterlambatan tersebut kepada Panwascam maupun staf kesekretariatan di tingkat kecamatan, namun tidak pernah mendapatkan jawaban pasti. Padahal Kepala Kesekretariatan Panwascam Biboki Moenleu memalsukan dokumen LPj dengan membuat tanda tangan palsu dan pembayaran pun sama sekali tidak dilakukan kepada oknum yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengantongi dokumen pemalsuan tersebut dan akan melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga hal ini tidak terulang lagi. Jika hal tersebut dibiarkan, maka praktik serupa akan terus berulang di kemudian hari.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten TTU Martinus Kolo ketika dikonfirmasi menuturkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengurus keuangan dan yang memiliki kewenangan itu hanya kepala kesekretariatan dan staf.

Meski demikian, pihaknya akan menyampaikan persoalan teraebut kepada Kepala Kesekretariatan Bawaslu TTU Sekundus Nokas untuk ditindaklanjuti dan melakukan klarifikasi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

“Ini bukan wewenang kami. Nanti kami sampaikan masalah ini kepada bagian kesekretariatan agar segera diselesaikan. Semua pihak akan kita panggil untuk lakukan klarifikasi,” pungkasnya.
Sementara Kepala Kesekretariatan Panwascam Biboki Moenleu, Yosep Gelu belum berhasil dihubungi hingga berita ini diturunkan. (kon-01/R-4)