Untas Temui Gubernur VBL Bahas Nasib Warga Eks Tim-Tim

berbagi di:
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mendengarkan pendapat yang disampaikan perwakilan Uni Timor Aswain (Untas) di ruang rapat Gubernur NTT, Rabu (5/12). FOto: Nahor Fatbanu/VN

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mendengarkan pendapat yang disampaikan perwakilan Uni Timor Aswain (Untas) di ruang rapat Gubernur NTT, Rabu (5/12). Foto: Nahor Fatbanu/VN

 

Polce Siga
UNI Timor Aswain (Untas) menemui Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) untuk membahas nasib warga eks Tim-Tim yang terkatung-katung selama 20 tahun. Pertemuan yang dihadiri pengurus Untas kabupaten/kota itu berlangsung di ruang rapat Gubernur NTT, Rabu (5/12).

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Untas Eurico Guteres mengungkapkan, nasib warga eks Tim-Tim sudah menjadi masalah serius dan sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sebelum, namun selalu beralasan menjadi urusan pemerintah pusat. Ia mengaku, Untas telah difasilitasi untuk bertemu presiden, tapi tidak berhasil.

Eurico mengatakan, warga yang menghuni rumah termasuk bantuan pemerintah saat ini sangat tidak layak huni. Selain itu, dibangun di atas lahan yang bukan menjadi hak warga pengungsi.

“Keberadaan sangat memprihatikan karea rumah-rumah yang dibangun selain tidak layak rata-rata di atas tanah yang masih bermasalah,” ujarnya.

Selain itu, rumah yang dihuni tersebut bukan menjadi hak milik, bahkan masih ada warga yang menginap di camp pengungsi seperti Tuapukan, Noelbaki Kabupaten Kupang dan Haliwen Kabupaten Belu.
Karena itu, lanjut Eurico, pihaknya meminta bantuan gubernur untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Para pengungsi, lanjutnya, rata-rata petani, tapi tidak mempunyai lahan untuk mengelolahnya.

“Mohon kepada pak gubernur bisa berkoordinasi dengan bupati setempat, sehingga persoalan ini secepat mungkin bisa diatur, sehingga bisa menjalani kehidupan baru,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, jika mengolah lahan, maka hasilnya harus dibagi dengan pemilik lahan. Ia mengaku, anak-anak para pengungsi banyak yang putus sekolah, karena ketiadaan biaya pendidikan.

“Sepertinya tidak ada lagi harapan dan ada sekolah pun sudah putus sekolah dan yang ada sekolah pun sudah putus sekolah dan tidak punya biaya,” ujar Eurico.

Eurico juga meminta perhatian pemerintah untuk membangun rumah layak huni atau merenovasi rumah yang sudah dibangun. Ia berharap, persoalan perumahan ini bisa diselesaikan secara bertahap.

Anggota DPRD Provinsi NTT Angelino Da Costa yang juga eks pengungsi Tim-Tim mengatakan, banyak persoalan utama yang harus diselesaikan pemerintah seperti perumahan. Ia berharap, harus ada intevensi dari APBD II untuk
membangun rumah warga yang memilih berpisah dari Timor Leste itu.

Ia mengatakan, secara politik telah disampaikan dalam berbagai agenda rapat bersama Pemrov NTT. Karena itu, ia berharap persoalan ini harus diselesai tahap demi tahap.
Tidak Perlu Sampai Pempus
Gubernur VBL mengatakan, ke depan Timor akan menjadi pulau yang hebat, karena di dalamnya terdapat dua negara. Karena itu, persoalan tersebut tidak perlu dibawa sampai ke Pemerintah Pusat, tapi harus diselesaikan di NTT.

Pemprov NTT, lanjut VBL, telah mempunyai desain untuk membangun NTT ke depan. Karena itu, lanjutnya, hanya orang malas dan bodoh saja hidupnya akan susah ke depan.

VBL mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait lahan agar bisa dikelolah oleh warga. Ia mengaku, tidak begitu tertarik jika disebut pengungsi eks Tim-Tim. “Ini kita siapakan betul-betul. Baik pertanian, peternakan, dan perikanan. Kita punya pertanian luar biasa,” ungkap VBL.

Ia mengatakan, NTT mempunyai CSR sebesar Rp 700 miliar dan KUR sebesar Rp 3 triliun, sehingga dana bisa dikelolah untuk kemajuan warga. Menurutnya, untuk rumah layak huni, tentunya menjadi perhatian Pemprov dan akan dibangun secara bertahap. “Kita semua terlibat dalam pembangunan khusus untuk Pulau Timor,” ujarnya. (pol/C-1)