VBL: ASN Koruptor di NTT Pasti Dipecat

berbagi di:
viktor-laiskodat

 
Polce Siga

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Mendagri Tjahjo Kumolo soal pemecatan ASN koruptor yang masih aktif dan menerima gaji dari negara. Di NTT, para ASN yang sudah terbukti korupsi pasti dipecat.

Gubernur VBL mengatakan itu menjawab VN di sela-sela diskusi di OCF Cafe Lasiana-Kupang, Jumat (14/9).

Bahkan, VBL menegaskan ke depan jika ada ASN di NTT yang terbukti terlibat korupsi, maka wajib hukumnya dipecat. Menurut VBL, korupsi atau tidak ASN tergantung dari pemimpinnya.

“Kalau yang korupsi ya dipecat. Kita akan mendorong untuk semua itu kan berubah dari pemimpinnya,” tegas dia.

Menurutnya, pemimpin seyogianya tidak boleh membiarkan bawahannya mengambil apa pun yang bukan haknya.

“Pemimpinnya tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak pasti ke bawahnya akan seperti itu; berubah,” ungkapnya.

Birokrasi, lanjut VBL, bekerja untuk melayani masyarakat, sehingga tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Sementara itu, Sekda NTT Ben Polo Maing mengatakan, ketika ASN menjadi tersangka korupsi, maka haknya tidak dibayar penuh. Jika terbukti dan sudah ada keputusan hakim yang tetap (inkrah), maka akan dipecat.

“Jadi ada yang ketika menjadi tersangka sudah diberhentikan sementara dengan gaji sekian persen, tapi ketika sudah ada putusan yang inkrah berarti dia harus diberhentikan,” tegasnya.

Sesuai aturan, lanjutnya, ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau keputusan belum inkrah, maka gajinya dipotong 50 persen. Saat terbukti dan putusan sudah inkrah, maka gajinya wajib dipotong 100 persen.
Selanjutnya, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) akan membuat kajian atau telaahan kepada gubernur untuk proses pemecatan melalui surat keputusan Gubernur.

“Jadi ketika keputusan pengadilan sudah inkrah maka langsung BPK rapat menelaah aturan itu lalu memberi masukan kepada Pak Gubenur untuk tanda tangan SK pemecatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, dari Lembata dilaporkan, tujun ASN lingkup Setda Lembata yang terbukti melakukan korupsi telah dipecat dari ASN. Sedangkan seorang ASN yang tersangkut kasus korupsi, saat ini sedang diproses pemberhetian sementara agar dia bisa berkonsentrasi menghadapi kasus hukum yang menimpanya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sunber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Lembata, Patrisius Ujan, kemarin mengatakan tujuh ASN yang telah dipecat itu, dua orang pada tahun 2014 yakni Rafael Dadu Hayon dan Hendrik Pati. Sedangkan lima lainnya dipecat pada 2017, yakni Ahmad Yani, Yohanes Manuk, Aleksander Acan Raring (keempatnya terlibat dalam kasus korupsi pengadaan mobil di Dinas Perhubungan), dan Wiwin Sadipun yang terlibat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kabulaten Flores Timur saat masih bertugas di Flotim. Ia baru dipecat di Lembata karena keputuaan hukumnya baru dinyatakan inkrah saat sudah pindah tugas di Lembata.

Selain itu, BKD saat ini sedang memproses pemberhentian sementara salah satu ASN yang terlibat kasus korupsi, yakni Petrus Kuma. “Kita proses pemberhentian sementara supaya dia lebih konsentrasi hadapi kasusnya,” kata Ujan.

Di TTS, pemerintah setempat juga sudah memecat tujuh PNS yang terbukti korupsi. Pemecatan ketujuh ASN tersebut dilakukan pada 2016 sebanyak empat orang dan 2017 sebanyak tiga ASN.

“Mereka dipercat karena terbukti korupsi,” ujar Sekda TTS Marthen Selan ketika diwawancarai VN di kantor Bupati TTS, kemarin.

Pemecatan terhadap ke-7 ASN itu mengacu pada Pasal 187 Ayat 3 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Ia mengatakan meski hukumannya hanya satu hari, ASN tetap dipecat kalau terbukti melakukan korupsi. Pemecatan tersebut atas persetujuan Menteri PAN-RB.

Marthen mengimbau ASN yang bertugas mengelola anggaran negara, atau menjadi PPK agar menghindari praktik korupsi.

Di Sabu Raijua, sejauh ini belum ada ASN yang dipecat karena terbukti melakukan korupsi. Sekretris BKD Sabu Raijua, Markus Lodo mengatakan, saat ini ada tiga ASN yang sementara diproses hukum karena terlibat kasus korupsi, namun belum ada putusan hakim yang inkrah sehingga belum dilakukan pemecatan.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan persoalan ASN terpidana kasus korupsi, tetapi masih menerima gaji karena masih berstatus pegawai akan selesai pada akhir tahun ini. Mereka akan diberhentikan dan tidak lagi mendapatkan gaji.

“Paling lambat Desember sudah selesai,” tegas Tjahjo.

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut sekitar 2.674 ASN terbukti korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah, namun baru 317 orang yang dipecat, sementara sisanya masih terdata aktif bekerja dan menerima gaji.

Tjahjo menyatakan Kemendagri sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti KPK, BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kemenpan-RB terkait pemecatan ribuan ASN yang sudah berstatus koruptor itu. Di NTT, ada 183 ASN yang sudah inkrah perkara korupsinya, namun masih aktif bekerja dan menerima gaji. (pol/mg-12/yul/D-1)