VBL-JNS Dilantik 20 September 2018 di Istana Negara

berbagi di:
Viktor Buntilu Laiskodat dan Josef Nae Soi (Victory-Joss) usai mendapatkan nomor undian.

 

 

Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef A Nae Soi (VBL-JSN) menurut rencana akan dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo bersama gubernur terpilih lainnya di Istana Negara, Jakarta pada 20 September 2018.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak Istana Negara untuk persiapan pelantikan VBL-JNS.

“Pelantikan Gubernur dan Wagub NTT Terpilih periode 20182-2023 nantinya akan dilakukan langsung oleh Presiden di Istana Negara,” ungkap Kepala Biro (Karo) Umum Setda NTT Zakarias Moruk saat diwawancara VN, Kamis (12/7) kemarin.

Menurut Moruk, sampai saat ini Pemprov NTT terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk rencana pelantikan dimaksud. “Kalau persiapan-persiapan kami masih menunggu arahan-arahan dari Kemendagri terkait rencana pelantikan,” bebernya.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada khususnya pada Pasal 163 Ayat (1) disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta.
Adapun pelantikan gubernur dan wakil gubernur di gelar di Ibukota Negara dimulai sejak era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Alasannya, gubernur dan wakil gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
Sedang Dibahas
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Kemendagri tengah mempersiapkan proses pelantikan baik Bupati, Wali Kota, maupun Gubernur sesuai dengan masa jabatan berakhir.

“Kalau gubernur yang akan dilaksanakan langsung oleh Bapak Presiden. Bupati, wali kota juga akan ada juga bertahap, SK-nya dari saya, yang melantik. Kalau ada gubernur yang tidak bisa melantik nanti akan kami lantik di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” kata Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara Pengukuhan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta.

Prosesi pelantikan, lanjut Tjahjo, semuanya sama. Tidak ada yang dibedakan baik itu pelantikan gubernur, bupati atau wali kota terpilih. Termasuk pelantikan bagi calon kepala daerah terpilih yang kebetulan sudah berstatus tersangka.

“Intinya sama. Sepanjang yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Sebelum saya ada yang dilantik di LP, sama juga ini muncul satu tersangka KPK, satu yang menang. Saya sebagai Mendagri masih berpegang pada aturan hukum bahwa sepanjang belum ada kekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan atau banding ya tetap dilantik. Begitu nanti ada keputusan hukum tetap langsung kita batalkan,” katanya.

 

Hasil Pilgub Final
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTT Maryanti Luturmas Adoe kepada VN semalam menegaskan, hingga pukul 23.00 Wita, KPU NTT tidak memperoleh informasi adanya gugatan paslon lain ke ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, KPU NTT tetap menanti surat pemberitahuan dari MK bahwa tidak ada gugatan Pilgub NTT. “Nanti setelah ada surat pemberitahuan dan MK, baru kami menggelar pleno penetapan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur terpilih 2018-2023 dan selanjutnya bisa dilantik. Kewenangan kami hanya sebatas menetapkan dan nanti Pemerintah yang akan mengagendakan pelantikan,” ungkap putri mantan Wali Kota Kupang itu.

Juru Bicara KPU NTT Yosafat Koli mengatakan, selama tiga hari sejak KPU NTT menggelar rapat pleno rekapitulasi perolehan suara, Senin (9/7) lalu, belum ada gugatan yang dilayangkan ke MK. “Kesempatan tiga hari itu selama tiga hari yaitu sejak 10 Juli sampai dengan 12 Juli,” katanya.

Dengan tidak adanya gugatan, lanjut dia, maka hasil pleno Pilgub NTT dianggao final dan dimenangkan pasangan nomor urut 4 Viktor Bungtilu Laiskodat–Josef Nae Soi (Paket Victory-Joss) yang diusung Partai Golkar, NasDem, Hanura dan PPP.

Hasil pleno perolehan suara, Victory-Joss menang di 15 kabuaten/kota dari 22 kabupaten/kota di NTT. 15 kabupaten/kota itu adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Alor, Belu, Lembata, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Sumba Tengah, Sumba Timur dan TTU. (pol/paa/ntc/cnn/H-1)