VBL Minta Dewan Kritik Kebijakan Pemprov

berbagi di:
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat memberikan arahan dalam dialog strategis pembangunan NTT Tahun 2018-2023 bersama DPRD NTT dan pimpinan OPD lingkup Provinsi NTT di Aston Hotel Kupang, Rabu (10/10).

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memaparkan materi saat dialog program-program strategis pembangunan NTT bersama DPRD NTT di Hotel Aston, Rabu (10/10). Foto: Nahor Fatbanu/VN

 

 

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta DPRD NTT untuk mengkritik berbagai kebijakan dan pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi NTT. Kritikan Dewan sangat perlu agar pemerintah bekerja secara sungguh-sungguh.

Gubernur mengatakan itu dalam Dialog Program Strategis Pembangunan NTT tahun 2018-2023 bersama DPRD Provinsi NTT di Hotel Aston Kupang, Rabu (10/10). Dialog yang dipandu Sekda NTT, Benediktus Polo Maing itu dihadiri Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan anggota DPRD NTT serta pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT, dan sejumlah anggota Tim Percepatan Pembangunan NTT.
Sebab, kritikan akan membuat pemerintah lebih sungguh-sungguh dalam bekerja.

“Jangan kritik di kulit. Kita mulai membangun diri kita untuk mulai kritik masuk pada kepentingan publik. Karena itu saya serius sekali dengan keuangan yang terbatas, saya akan fokus kepada daerah-daerah yang sangat urgen,” pinta VBL.

Ia mengatakan, DPRD tidak boleh diam terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

“DPRD punya tugas kritik pemerintah. Saya juga tidak suka kalau DPRD diam semua. Ini berarti politik, demokrasi tidak jalan. Kritikan itu membuat orang untuk sungguh-sungguh berkerja,” tegasnya.

Kritikan yang kuat dan konstruktif, lanjutnya, justru akan menjadi kebanggaan bagi para wakil rakyat jika suatu saat NTT bangkit dan menjadi sejahtera. “Dewan harus terus memberikan masukan agar Gubenur dapat bekerja dengan benar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur VBL membeberkan tiga program awal strategisnya bersama Wagub JNS yakni moratorium pengiriman TKI, moratorium tambang dan pencegahan stanting.

“Kita lihat bahwa NTT hari ini dari catatan kita semua. Kita selalu mengirimkan buruh migran kita yang lebih tepat disebut budak. Mereka tidak memperoleh hak-haknya karena tidak profesional baik dalam bekerja maupun dalam berbahasa,” kata dia.

Terkait dengan moratorim, ke depan pemerintah segera menyiapkan/membangun lagi balai latihan kerja (BLK) untuk menyiapkan tenaga profesional. Sebab, saat ini baru ada satu BLK.

“Karena itu kita serius sekali untuk mengirim tenaga-tenaga profesional yang terlatih. Jadi kita harus punya BLK yang cukup,” katanya.

Terkait moratorium tambang, Pemprov NTT akan segera mengecek dan mengevaluasi izin-izin tambang yang ada. Perusahaan tambang wajib mereklamasi lokasi tambang dimana dana reklamasi harus dititipkan di bank.

“Kita akan berhenti dan tidak ada izin baru, sampai kita menemukan manfaat yang luar biasa dari tambang.

Untuk masalah stunting, kata VBL, bukan hanya masalah gizi buruk saja. Generasi NTT cenderung berbadan kecil, bahkan otak kecil dan daya tahan tubuh yang tidak kuat.

“Karena itu, kita serius ke sana (penanganan stanting). Salah satunya dengan program budidaya kelor. Kelor sudah terbukti dalam penanganan gizi buruk di negara-negara Afrika. Menurutnya, konsumsi kelor secara baik membuat anak menjadi cerdas.

“Karena itu orang NTT yang otaknya tidak berkembang dengan baik, pasti dia tidak makan kelor. Saya dari kecil makan kelor, tubuhnya kurang, tapi otaknya cukup,” katanya.

Sedangkan, terkait program pariwisata sebagai program strategis di NTT, VBL menegaskan bahwa pariwisata menjadi lokomotif pembangunan di NTT. Pariwata akan menjadi kekuatan ekonomi NTT ke depan.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTT Anwar Pua Geno mengatakan, melalui dialog tersebut Pemprov mendapatkan banyak masukan dari Dewan.

“Dialog ini akan mendapatkan banyak masukan-masukan dari anggota untuk lebih menggali dan memahami, karena kalau di Dewan dibatasi protokoler,” ujarnya.

Anwar mengapresiasi dialog tersebut. Pemprov perlu segara melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan program-program.”
Karena itu kita harapkan rakor ini ada lanjutan bersama bupati dan wali kota,” kata Anwar.

Sebagai dasar untuk keberlanjutan program, kata dia, Pemprov diharapkan segera menyiapkan RPJMD 2018-2023. Ia berharap, paling lambat November 2018, RPJMD sudah dibahas dan ditetapkan Dewan.
Dewan sebagai lembaga pengawas seluruh penyelenggaran pemerintah, lanjutnya, akan memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif kepada pemerintah. (pol/R-4)