Wakil Gubernur Deadline Manajemen RSUD Johannes

berbagi di:
img-20190112-wa0026

Wakil Gubernur Josef Nae Soi saat melakukan sidak di RSUD W.Z. Johannes. Foto: Nahor Fatbanu/VN

 

Jumal Hauteas

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Adrianus Nae Soi memberikan deadline kepada manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Prof. WZ. Johannes untuk segera memperbaiki sejumlah kebocoran pada ruangan NICU dan juga menyelesaikan masalah komunikasi antar bagian, sehingga tidak terjadi ketimpangan pelayanan karena miskomunikasi.

“Saya sudah sidak ke rumah sakit pagi tadi, saya temukan di ruangan tidak ada obat, tetapi di ruangan obat ada obatnya hanya beda nama obatnya. Jadi ini hanya kesalahan komunikasi dan saya langsung tegaskan masalah seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” urai Joseplf kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Provinsi NTT, Jumat (11/1).

Mengenai sejumlah kerusakan fisik bangunan, termasuk dengan kebocoran drainase limbah dari lantai dua dan tiga bangunan PONEK yang menyebabkan plafon pada ruangan NICU rusak, Nae Soi menegaskan dirinya sudah memberikan penegasan khusus kepada manajemen RSU Prof. WZ. Johannes Kupang agar segera memperbaikinya, agar pelayanan kepada masyarakat bisa tetap berjalan optimal.

“Saya sudah tegaskan kepada mereka (managemen RSU Prof. WZ. Johanes) agar segera memperbaiki itu, dan saya akan kembali melakukan sidak untuk memastikan apa yang saya instruksikan sudah dikerjakan minimal 25 persen dari kondisi yang saya lihat tadi pagi (kemarin, Red),” tegasnya.

Salah satu penasehat Menteri Hukum dan HAM RI ini juga menekankan permasalahan lain yang harus segera diurus yakni masalah pengolahan limbah medis, agar tidak menjadi sumber penyakit bagi pasien, tenaga medis, dan juga masyarakat sekitar rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTT tersebut.

img-20190112-wa0027

Mengenai jabatan Direktur yang masih dirangkap oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT saat ini, ia mengaku hal itu juga menjadi perhatian dirinya dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk segera diisi, sekaligus dengan pengisian semua pimpinan OPD sesuai dengan struktur OPD dalam Perda yang baru.

img-20190112-wa0028

“Itu (kekosongan direktur) menjadi salah satu permasalahan yang akan segera kita atasi. Jadi saat ini pejabat eselon III dan IV sudah mengikuti ujian kompetensi berbasis CAT, dan pejabat eselon II juga akan segera kita proses dan kalau aturannya memungkinkan, akan kita lakukan tes kompetensi berbasis CAT juga,” tegasnya.(bev/ol)