Walhi NTT Soroti Pembangunan Taman Tirosa

berbagi di:
Direktur WALHI Eksekutif Daerah NTT, Umbu Wulang Tanaahamu Paringgi

Direktur WALHI Eksekutif Daerah NTT, Umbu Wulang Tanaahamu Paringgi

 

Yes Balle

Aktivitas pembangunan yang membahayakan kelestarian lingkungan di area Bundaran PU Kupang, disorot tegas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Penelusuran koran ini, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore diberi penegasan keras untuk segera menghentikan aktivitas penebangan terhadap pohon-pohon di Bundaran PU, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Dalam surat WALHI Eksekutif Daerah NTT yang ditandatangani Direktur WALHI Eksekutif Daerah NTT, Umbu Wulang Tanaahamu Paringgi menyerukan kepada wali kota untuk segera menghentikan aktivitas penebangan pohon secara membabi buta atas nama pembangunan.

Bunyi surat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan “Taman Tirosa” oleh PT Monodon Pilar Nusantara dan PT Lingkar Persada di seputaran Bundara PU Jalan Frans Seda, Kecamatan Kelapa Lima, maka Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah NTT menyampaikan beberapa rekomendasi yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah Kota Kupang.

Masih dalam surat itu mereka merinci setidaknya tiga point besar yang mestinya diketahui dan dilaksanakan okeh wali kota. Pertama, pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan manfaat pembangunan yang dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat, maka perlu diupayakan adanya keserasian dan kesinambungan lingkungan hidup.

Kedua, pelaksanaan pembangunan di wilayah perkotaan ternyata masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek kelestarian lingkungan. Ketiga, dalam penataan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah
Kota Kupang wajib memperhatikan prosedur pelaksanaan penebangan pohon yang tertuang dalam Pasal 14, Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang.

Pasal 14 ayat 1: Dilarang menebang pohon yang garis tengahnya diatas 10 cm pada kawasan ruang terbuka hijau. Pasal 16: Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memotong atau menebang pohon sebagaimana dimaksud pada pasal 9, pasal 10 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini dengan ketentuan.

Ketentuannya yaitu, pertama, apabila batang atau akarnya telah lapuk dan dapat merusak ekosistem atau membahayakan keselamatan jiwa atau harta benda. Kedua, apabila menggangu jaringan listrik, jaringan telfon, dan fasilitas umum lainnya. Ketiga, apabila menurut hasil pemeriksaan atau peneiltian menunjukan bahwa pohon atau tanaman tersebut merupakan sumber atau hama penyakit.
Pemkot Tegakkan Perda
Masih dalam surat itu ditegaskan bahwa berdasarkan pantauan WALHI NTT, ditemukan bahwa fakta di lapangan terjadi bertolak belakang dengan apa yang tertuang dalam peraturan sebagaiamana yang telah dicantumkan di atas. WALHI NTT menemukan bahwa telah terjadi penebangan pohon oleh PT Monodon Pilar Nusantara dan PT Lingkar Persada di seputaran Bundara PU Jalan Frans Seda, Kecamatan Kelapa Lima.

Pohon yang ditebang adalah jenis pohon cemara dan pohon flamboyan yang berdiameter lebih dari 10 centi meter. Oleh karena itu, secara tegas WALHI NTT meminta kepada Pemerintah Kota Kupang untuk, pertama, menegakan Perda Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang. Kedua, menindak tegas pelaku penebangan pohon sebagaimana tertuang dalam pasal 17 Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang dengan ketentuan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Ketiga, terhadap pelaku pengrusakan lingkungan atau penebangan pohon wajib melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon. Keempat, menghentikan proses pembangunan Taman Kota Tirosa karena telah menimbulkan kerusakan lingkungan atu penebangan pohon.

Surat rekomendasi yang diterbitkan WALHI, menurut Umbu, sudah diserahkan ke Pemkot Kupang dan juga DPRD Kota Kupang. Menurut Umbu, ini adalah awal pergerakan Walhi NTT dan Walhi NTT akan terus pantau di lokasi-lokasi yang selama ini seolah melegalkan tindakan pembabatan pohon.
Penanaman Kembali
Terpisah, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore yang dihubungi melalui layanan WhatsApp mengatakan, pihaknya akan memperhatikan surat yang dilayangkan Walhi NTT tersebut. Saat ini, Pemkot Kupang masih melakukan pendataan pohon-pohon yang ditebang akibat penataan taman tersebut.

“Saya juga setuju tidak boleh tebang pohon. Kami akan cek dahulu pohon yang ditebang. Kami juga sedang anggarkan untuk penanaman puluhan ribu pohon di Kota Kupang,” tulis Wali Kota Jefri merespons surat Walhi NTT tersebut.

Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loedoe, mengatakan, pada prinsipnya Dewan sebagai mitra strategis Pemkot Kupang tetap memperhatikan berbagai masukan dari semua pemangku kepentingan yang ada di Kota Kupang. Karena tidak bisa dipungkiri, semua elemen memiliki keinginan yang sama untuk melihat Kota Kupang semakin hari semakin indah dan menawan. (yes/S-1)