Yasonna Jamin RKUHP tak Lemahkan KPK

berbagi di:
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Foto: MI/Arya Manggala

 

 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memastikan pemerintah tak akan mengubah isi draf revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Yasonna menjamin RKUHP tak akan menggangu kewenangan lembaga antirasuah yang diatur dalam UU KPK.

“Di (UU KPK) kan lex specialis kecuali kita buat semua lembaga harus tunduk ke sini (RKUHP), semua aturan harus tunduk ke sini,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

Yasonna menegaskan, pembahasan RKUHP hampir final. Ia memastikan tak ada upaya pelemahan lembaga tertentu melalui RKUHP ini termasuk kepada KPK. Menurut dia, isu itu sengaja digiring oleh oknum yang tak senang dengan RKUHP.

“Tidak ada dalam kuhp ini yang ingin lemahkan lembaga yang existing baik BNPT, BNN, Komnas HAM, maupun KPK,” tegas dia.

KPK menolak pasal-pasal tindak pidana korupsi dimasukan ke dalam RUU KUHP. Pasal itu dianggap  dapat menghilangkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.

Namun, Yasonna meminta KPK tak berpikiran buruk terhadap RKUHP. Ia menyebut RKUHP sudah disusun dengan memperhatikan UU lain.

“Enggak usah suudzon. Yang penting sekarang semua kita lakukan namanya KUHP, kan induk hukum pidana. Konstitusi ada aturan pokoknya. Semua dibuat aturan dasar yang sangat generic turunannya di undang-undang,” pungkas dia. (metrotvnews.com)