Yosephus Membantah Bayar Kegiatan Fiktif

berbagi di:
Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Sail Komodo tahun 2013 Theodorus Suardi bersalaman dengan JPU Kajari Mabar usai persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (6/12). Foto: Jumal Hauteas/VN

Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Sail Komodo tahun 2013 Theodorus Suardi bersalaman dengan JPU Kajari Mabar usai persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (6/12). Foto: Jumal Hauteas/VN

 

Jumal Hauteas

Bendahara pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Yosephus Sukardi membantah telah membayar sejumlah kegiatan fiktif dalam penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo tahun 2013 lalu.

Yosephus mengakui dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuatnya untuk kegiatan tersebut, tim audit inspektorat menilai ada pembayaran kegiatan festival komodo senilai Rp 50 juta lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kesaksian ini disampaikan Yosephus di hadapan majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini di ruang sidang pengadilan Tipikor Kupang, saat menjadi saksi untuk terdakwa Theodorus Suardi, Kamis (6/12).

Ia menjelaskan, dari Rp 50 juta lebih yang dinilai tim audit inspektorat Mabar tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, kemudian ditetapkan dalam Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) Mabar untuk disetor kembali ke kas daerah secara cicil.

“Hasil audit investigasi dari Inspektorat Mabar hanya Rp 50 juta lebih yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kami diminta untuk mengembalik nya ke kas daerah secara cicil dan saya hanya mampu mengembalikan Rp 30 juta, karena saya sudah tidak ada uang lagi untuk bayar,” jelasnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, Syaiful Arif (ketua) Ali Muhtarom (anggota), dan Gustaf Marpaung (anggota), serta dibantu panitera pengganti Apnia Bolla.

Sementara terdakwa Theodorus Suardi pada persidangan yang juga menghadirkan sekretaris Disbudpar Mabar, Pius Baut dan penyedia fasilitas sewaan kursi dan lainnya, Diah Eoh ini didampingi tim penasehat hukumnya, Samuel Haning, Meriyeta Soruh, dan Antonius Arif. Sedangkan JPU Kejari Mabar yang hadir dalam persidangan ini adalah Salesius Guntur, Iwan Gustiawan dan Ari Wibowo.

Selanjutnya saksi Yosephus juga berulang kali menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Sail Komodo tahun 2013 tersebut yang menghabiskan dana lebih dari Rp 1 Miliar tersebut, tidak menerima sepeser pun dari para penyedia jasa, maupun dari item-item belanja langsung. “Saya bersaksi di bawah sumpah dan saya juga sudah menjadi terdakwa dalam kasus ini, saya tidak menerima sepeser pun dalam kegiatan tersebut. Bahkan saya pernah berkelakar dengan Kusno Sudarwaji (penyedia baliho Sail Komodo) saat bertemu di Bank NTT Mabar bahwa tolong kasih saya sebatang rokok dan di jawab langsung oleh saudara Kusno bahwa saya saja tidak dapat untung,” jelasnya menguraikan.

Yosephus juga mengakui sejumlah besar Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat dan ditandatangani oleh penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah hasil kerjanya hanya untuk memperkuat laporan pertanggungjawaban nya sebelum dimasukkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mabar sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diproses pembayarannya.

“Aturannya diatas Rp 50 juta baru harus ada SPK, tetapi karena saya baru jadi bendahara tahun 2012, sehingga untuk lebih meyakinkan saya, saya buat SPK untuk semua pembayaran yang saya lakukan dengan nominal diatas Rp 10 juta. Jadi semua SPK yang saya buat itu hanya untuk kepentingan administrasi dan lebih meyakinkan saya saja, karena sebenarnya dengan kwitansi saja sudah cukup dan SPK itu juga harus dibuat oleh penyedia dengan mendapatkan nomor SPK dari dinas,” urainya.

Penasehat hukum terdakwa, Samuel Haning kepada VN usai persidangan menguraikan, pihaknya meminta untuk kembali menghadirkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Disbudpar Mabar, Syafrudin untuk menjadi saksi meringankan pada persidangan berikutnya, karena ada dugaan saksi Diah Eoh memberikan saksi palsu dalam persidangan. Pasalnya saksi Diah Eoh mengakui dan membenarkan semua tanda tangan dan nilai uang yang diterimanya sesuai dokumen perkara. Namun membantah menerima semua uang tersebut. Padahal dalam kesaksian sejumlah saksi sebelumnya menguraikan semua dokumen itu sah dan tidak ada yang fiktif. “Kita sudah minta majelis hakim untuk kembali menghadirkan saksi Syafrudin, tetapi majelis hakim meminta untuk nanti dihadirkan sebagai saksi meringankan. Jadi nanti jika terbukti ada yang memberikan kesaksian palsu di persidangan, kita akan laporkan untuk mempertanggungjawabkan kesaksiannya di depan hukum,” tegasnya. (mg-02/C-1)