13 Juli, Aktivitas Sekolah Kembali Normal

berbagi di:
img_20200706_213110

 

 

 

 

Mutiara Malahere

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Pendidikan yang memutuskan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar pada sekolah yang berada dalam wilayah bebas Covid-19 (zona hijau) pada 13 Juni 2020 mendatang.

Adapun pengaturan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tergantung pada rekomendasi Kepala Daerah dengan tetap berpedoman pada protokoler kesehatan Covid-19 di tengah kondisi New Normal.

Hal ini diungkapkan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu selaku Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Belu, Christoforus Loemau kepada VN, Senin (6/7) di ruang kerjanya.

Christoforus mengatakan upaya Pemkab Belu terhadap aktivitas sekolah yang kembali normal pada 13 Juli 2020 mendatang, Pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah berkoordinasi dengan semua kepala sekolah terkait pelaksanaan KBM di sekolah.

“Sebelum pelaksanaan KBM, semua sekolah wajib menerapkan protokoler kesehatan Covid-19 antara lain melakukan pembersihan semua sarana dan prasarana pendidikan terutama menyemprot disinfektan sebelum pelaksanaan KBM, wajib menyediakan tempat cuci tangan, sekolah juga wajib menata ruangan terutama tempat duduk untuk pelajar sesuai standar Covid-19,” jelasnya.

Selain hal teknis pelaksanaan KBM dalam ruangan kelas, sekolah wajib menegaskan para pelajar menggunakan masker selama KBM, serta memeriksa suhu tubuh para pelajar sebelum masuk ke dalam ruangan kelas.

Ia menambahkan, khusus bagi sekolah yang melaksanakan KBM dengan mode zoom/virtual pelaksanaannya sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah masing-masing, sedangkan bagi sekolah yang menggunakan metode offline wajib memperhatikan protokoler kesehatan Covid-19.

Terkait pelaksanaan New Normal di tingkat Desa, Christoforus mengutarakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 terkait Pemberlakuan Normal Baru Desa, dalam hal ini Pemkab Belu telah menyampaikan secara berjenjang kepada para camat untuk melanjutkan kepada lurah/kepala desa agar melakukan pelaksanan di wilayah desa masing-masing.

“Pemerintah desa wajib mensosialisasikan SK Menteri kepada semua masyarakat terkait protokoler pelayanan publik di desa, protokoler kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan, prokoler kegiatan ibadah, protokoler kegiatan pasar desa, protokoler padat karya tunai desa, serta protokoler pada tempat wisata,” ujar Christoforus.

Terkait teknis pelaksanaan sosialisasi Pemberlakuan Normal Baru di Desa, Christoforus mengatakan pelaksanaannya melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan langkah-langkah inovasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Kabupaten hingga ke tingkat pusat.

“Dalam pelaksanaan normal baru di desa, semua kepala desa wajib berkoordinasi dengan pemerintah tingkat atas mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat terkait kegiatan inovasi desa terutama kegiatan padat karya tunai yang sesuai dengan standar protokoler kesehatan agar pemerintah secara berjenjang dapat menjaga masyarakat tetap sehat serta mendorong masyarakat tetap menjaga kondisi ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19,” tutupnya. (bev/ol)