279 Petugas Sensus BPS Kabupaten Manggarai Timur Dilindungi Program BPJAMSOTEK

berbagi di:
img-20200910-wa0039

 

 

 

BPJAMSOSTEK Cabang Perwakilan Manggarai Barat Labuan Bajo berikan perlindungan kepada Petugas Sensus
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Timur, Kamis (10/9).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Memorandum of Undestanding (MoU) antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Timur dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Perwakilan Manggarai Barat
Labuan Bajo.

Penandatanganan MoU antara BPS Kabupaten Manggarai Timur dengan BPJAMSOSTEK Kantor Cabang
Perwakilan Manggarai Barat Labuan Bajo berlangsung di Kantor BPS Kabupaten Manggarai Timur, kamis(10/9).

Kepala BPS Kabupaten Manggarai Timur Angela Regina Maria Wea mengatakan “kami sepakat untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petugas Sensus Penduduk Tahun 2020. Risiko tidak dapat dihindari namun kami akan meminimalisirnya. Pada saat melakukan tugas di lapangan, Petugas Sensus bisa saja mengalami risiko, seperti kecelakaan kerja atau terburuknya meninggal dunia, dan risiko itu sebisa
mungkin kami minimalisir dalam perlindungan Program BPJAMSOTEK”, ungkapnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BPJAMSOSTEK yang telah memberikan perhatian dan kepedulian kepada
para pekerja khususnya Petugas Sensus di BPS Kabupaten Manggarai Timur dalam perlindungan Program
BPJAMSOSTEK,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Cabang Perwakilan Manggarai Barat Ardi Nugraha Harahap menyampaikan bahwa Petugas Sensus BPS yang telah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek dilindungi dalam dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dan telah terlindungi sebanyak 279 Petugas. Manfaat yang akan diterima setiap peserta BP Jamsostek sesuai amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 yang dituangankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Program Jaminan Kecelakan Kerja yang biasa disebut JKK memberikanperlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi. Risiko kecelakaan kerja yang dimaksud termasuk kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan pergi, pulang dan di tempat kerja serta perjalanan dinas, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Biaya perawatan dan perobatan karena kecelakaan kerja ditanggung tanpa batas, sesuai kebutuhan medis.

Perawatan dan perobatan yang dimaksud adalah berupa penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasiyang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antara lain: pemeriksaan dasar dan penunjang; perawatan tingkat pertama dan lanjutan; rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah; perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU); penunjang diagnostik; pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten); alat kesehatan dan implant; jasa dokter/medis; operasi; transfusi darah (pelayanan darah); dan rehabilitasi medik.

Selain itu, tenaga kerja akan mendapatkan santunan uang berupa seperti penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; Untuk angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal
Rp5.000.000,– (lima juta rupiah), angkutan laut diganti maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan angkutan udara diganti maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Selama tenaga kerja tidak mampu bekerja diberikan santunan STMB (Sementara Tidak Mampu Bekerja). Santuan ini akan diberikan kepada tenaga kerja sebagai pengganti upah yang diberikan selama tidak mampu bekerja sampai tenaga kerja sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total
tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

Santunan STMB diberikan 100% untuk 12 bulan pertama dan bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari
upah.

Masih banyak lagi santunan dalam program JKK. Dalam hal kecelakaan kerja bisa menyebabkan cacat fungsi atapun cacat anatomis, santunan cacat akan dibayarkan sesuai jenis dan besar persentase kecacatan yang dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan. Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Santunan Kematian bukan karena Kecelakaan Kerja berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli
waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Total manfaat diterima sebesar Rp 42 juta dengan rincian: santunan kematian sebesar Rp 20 juta ditambah santunan berkala 24 bulan sebesar Rp12 juta yang dibayar sekaligus dan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.
Disamping itu, BP Jamsostek memberikan beasiswa kepada anak bagi peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun. Besaran beasiswa bisa mencapai Rp 174 juta.

Dalam kesempatan terpisah Kepala BP Jamsostek NTT Armada Kaban mengharapkan Kantor BPS Kabupaten
se-Provinsi NTT kiranya segera mendaftarkan petugas sensusnya dalam program BP Jamsostek. Pada hari
Selasa tanggal 2 September dan hari Kamis tanggal 3 September kemarin, kami juga telah memberikan yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antara lain: pemeriksaan dasar dan penunjang; perawatan tingkat pertama dan lanjutan; rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah; perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU); penunjang diagnostik;
pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten); alat kesehatan dan implant;
jasa dokter/medis; operasi; transfusi darah (pelayanan darah); dan rehabilitasi medik.
Selain itu, tenaga kerja akan mendapatkan santunan uang berupa seperti penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; Untuk angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal
Rp5.000.000,– (lima juta rupiah), angkutan laut diganti maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan angkutan udara diganti maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Selama tenaga kerja tidak mampu bekerja diberikan santunan STMB (Sementara Tidak Mampu Bekerja). Santuan ini akan diberikan kepada tenaga kerja sebagai pengganti upah yang diberikan selama tidak mampu bekerja sampai tenaga kerja sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total
tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

Santunan STMB diberikan 100% untuk 12 bulan pertama dan bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari
upah. Masih banyak lagi santunan dalam program JKK. Dalam hal kecelakaan kerja bisa menyebabkan cacat fungsi
atapun cacat anatomis, santunan cacat akan dibayarkan sesuai jenis dan besar persentase kecacatan yang dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan. Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Santunan Kematian bukan karena Kecelakaan Kerja berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli
waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Total manfaat diterima sebesar Rp 42 juta dengan rincian: santunan kematian sebesar Rp 20 juta ditambah santunan berkala 24 bulan sebesar Rp12 juta yang dibayar sekaligus dan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.
Disamping itu, BP Jamsostek memberikan beasiswa kepada anak bagi peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun. Besaran beasiswa bisa mencapai Rp 174 juta.

Dalam kesempatan terpisah Kepala BP Jamsostek NTT Armada Kaban mengharapkan Kantor BPS Kabupaten
se-Provinsi NTT kiranya segera mendaftarkan petugas sensusnya dalam program BP Jamsostek. Pada hari
Selasa tanggal 2 September dan hari Kamis tanggal 3 September kemarin, kami juga telah memberikan perlindungan kepada BPS Provinsi NTT dan BPS Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka penyerahan Kartu secara simbolis.

“Setiap pekerjaan memiliki potensi risiko. Risiko itu melekat dalam setiap aktivitas. Risiko tidak dapat dihilangkan, namun dampaknya dapat diminimalisir. Lebih baik diantisipasi,” ujarnya. (*/ol)