PUPR: Ambil Keuntungan Sewajarnya supaya Proyek Berkualitas

berbagi di:
Plt Kadis PUPR Maksi Nenabu memberi arahan bagi para kontraktor dalam acara penandatangan kontrak untuk paket proyek strategis di aula PUPR, Senin (15/4). Foto: Stef Kosat/VN

Plt Kadis PUPR Maksi Nenabu memberi arahan bagi para kontraktor dalam acara penandatangan kontrak untuk paket proyek strategis di aula PUPR, Senin (15/4). Foto: Stef Kosat/VN

 

 

Stef Kosat

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR NTT, Maksi Nenabu diminta tidak serakah dalam mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi NTT agar kualitas proyek lebih terjaga.

“Tolong, ambilah keuntungan sewajarnya supaya proyek yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Para rekanan bekerjalah menurut spesifikasi dari PUPR NTT, karena tidak akan ada tawar menawar,” ujar Maksi dalam acara penandatangan kontrak kerja dengan para kontraktor di aula kantor Dinas PUPR, Selasa (15/4).

Menurutnya, apa yang disampaikan itu adalah perintah Bapak Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi agar tidak ada rekanan ataupun pihak manapun bermain-main dalam mengerjakan proyek.

“Harus dibuktikan di lapangan bahwa rekanan dan PUPR tidak main-main dalam membangun infastruktur di daerah ini,” tandasnya.

Ia menegaskan penandatanganan kontrak kerja dengan para kontraktor adalah untuk mengerjakan proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, tata ruang dan kawasan.

Paket proyek yang diteken kontraknya, Selasa (15/4), sebanyak 29 paket proyek strategis dengan nilai kontrak mencapai Rp 397 miliar. Proyek-proyek tersebut kebanyakan berupa peningkatan jalan dan pembangunan jembatan. Sisa paket proyek yang belum ditandatangani kontraknya senilai Rp 146 miliar lebih.

“Jumlah keseluruhan proyek yang ditangani Dinas PUPR NTT sebanyak 105 paket dengan total nilai proyek mencapai Rp 543 miliar lebih,” ungkapnya.

Maksi menjelaskan, di bidang Bina Marga, dari paket strategis itu ada kegiatan peningkatkan jalan sebanyak 11 paket proyek. Selain itu, ada juga kegiatan pembangunan jembatan sebanyak 2 paket proyek. Sedangkan di sekretariat ada paket proyek penyediaan bahan bagi pekerjaan kantor sejumlah 1 paket.

Khusus untuk paket pemeliharaan irigasi berjumlah 11 paket proyek. Sedangkan untuk pemeliharaan umum terdapat 5 paket proyek.

“Jika kita melihat semua total proyek strategis yang jumlahnya mencapai 105 proyek. Maka sampai hari ini kita sudah menandatangani 29 proyek strategis dengan anggaran setengah bagian yakni Rp 397 miliar dan masih tersisa Rp 146 miliar lebih yang belum ditandatangani,” katanya.

Beberapa waktu lalu, pihaknya juga sudah menandatangani 10 paket proyek. Ditambah 19 paket proyek yang ditandatangani kontraknya kemarin, maka sudah 29 paket proyek yang teken kontrak.

“Kami optimis sisa paket proyek yang belum ditandatangani, bulan ini juga semuanya pasti ditandatangani dan sudah bisa dilaksanakan di lapangan. Namun yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah waktu pelaksanaan proyek. Karena paket proyek yang ditandatangani hari ini adalah paket jalan dengan panjang jalan mencapai 10 kilometer tiap paket,” jelasnya.

Dia meminta para rekanan agar bekerja penuh tanggung jawab. “Bagi saudara-saudara rekanan semua tolong maknai penandatangan kontrak ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab supaya dapat teraplikasi di lapangan, dan bukan hanya sekadar retorika. Sekali lagi tolong, jangan dianggap remeh karena banyak paket yang medannya sulit seperti Amfoang ada empat paket,” tegasnya.

Para kontraktor juga diminta disiplin bekerja memanfaatkan waktu yang sudah disediakan sesuai kontrak kerja.

“Kita tidak bisa lagi bermain-main dengan waktu. Sehingga pada kesempatan ini perlu saya ingatkan kita semua untuk tertib secara kuantitas. Jangan sampai kita bekerja dengan kontrak yang jelas kuantitasnya dan enam bulan di lapangan, dengan asumsi kuantitas proyek baik karena ada pengawas dan pengawas utama. Namun saat ada pemeriksaan dari tim independen yang hanya butuh 1 minggu dan tim pemeriksa itu menemukan kekurangan kuantitas proyek dan itu sangat memalukan. Apakah, pengawas, pengawas utama, konsultan dan pelaksana proyek tidak melihat kekurangan itu? Padahal berbulan-bulan di lapangan,” tegas dia. (mg-01/C-1)