42 Tahun Mengabdi, Bernadus Bistolen ‘Dirumahkan’

berbagi di:
foto-hal-01-cover-090519-foto-istri-ptt-yang-mengeluhkan-suaminya-dipecat

Engelina Bistolen (59), istri dari Bernadus Bistolen

 

 

Bernadus Bistolen (68), warga RT 25/RW 08 Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi satu dari ratusan Pegawai tidak tetap (PTT) Kota Kupang yang dirumahkan Pemkot Kupang.

Bernadus bekerja sebagai PTT sejak 1977. Awalnya sebagai pamong di Tarus, kemudian menjadi kepala urusan (Kaur) saat Tarus masih berstatus desa, dan mengabdi di Kelurahan Kolhua hingga saat ini.

Engelina Bistolen (59), istri dari Bernadus Bistolen saat ditemui VN di kediamannya, Rabu (8/5) kemarin mengaku sangat terpukul mendengar kabar pemberhentian suaminya sebagai PTT.

Ibu lima anak ini tidak percaya jika suaminya yang sudah puluhan tahun mengabdi harus diberhentikan.

“Jujur pak, saya waktu dengar pertama, saya tidak percaya dengan hal ini. Kenapa suami saya sudah kerja begini lama tapi dikeluarkan tanpa alasan yang jelas. Padahal kami ini sangat bergantung pada pendapatan suami saya sebagai PTT walaupun tidak seberapa. Selama ini kami hidup dari gaji suami saya itu,” kata Enggelina.

Menurutnya, sang suami pun tidak kalau ia akan diberhentikan.

“Waktu itu bapak tidak tahu, jadi dia masih ke kantor untuk ikut upacara tanggal 2 itu. Tapi saat dia tahu, dia langsung pi sawah sampai malam baru pulang. Anak saya yang kedua pergi bawa makanan tapi dia tidak mau makan. Mungkin pikiran, pak,” tutur Engelina sambil berlinangan air mata.

Dia mengatakan, selama ini pendapatan suaminya sebagai PTT sebesar Rp 1.950.000 per bulan. Meski kecil, penghasilan suami menjadi sandaran utama ekonomi keluarganya.

“Bapa punya gaji itu satu bulan Rp 1.950.000. Jadi kami hidup dari itu. Anak pertama saya lumpuh Pak. Kalau anak yang kedua dan ketiga sudah kerja swasta tapi pendapatan tidak seberapa. Kami hidup dari gaji suami selama ini,” ucapnya.

Ia berharap Pemerintah Kota kupang bisa menimbang dan mempekerjakan kembali suaminya sebagai PTT.

“Saya hanya berharap Bapa bisa kerja lagi. Atau kalaupun tidak lag, semoga bisa dapat balas jasa yang selama ini mengabdi. Kami tidak minta nilai berapa, tapi bisa menopang kembali keluarga kami, pak. Apa lagi bapa sudah mengabdi puluhan tahun. Saya berdoa terus pak agar Tuhan bisa dengar keluhan kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Baltasar (42), warga RT 25/RW 08 Kelurahan Kolhua yang diwawancarai terpisah mengatakan, Pemkot seharusnya mempertimbangan kondisi PTT sebelum mengambil keputusan, terutama mereka yang sudah begitu lama mengabdi.

“Pak Bernadus ini mengabdi semenjak masih zaman desa, jadi seharusnya dia tidak diperlakukan seperti ini. Kalau pun tidak dipakai lagi, pemkot harus ada istilah balas jasa lah. Itu harus, karena dia sudah mengabdi begini lama. Kasian, keluarganya selama ini hidup dari penghasilan dia sebagai pegawai itu,” kata Baltasar.

Sebelumnya, Pemkot Kupang melakukan “rasionalisasi” PTT. Sebanyak 369 PTT yang selama ini mengabdi di berbagai instansi OPD, dirumahkan.

“Ada 369 PTT yang diberhentikan, tapi tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan akan dipanggil kembali,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kupang, Ade Manafe.

Sesuai ketentuan, PTT atau pegawai kontrak tidak tetap masa berlaku kontraknya hanya satu tahun. Namun selama ini, Pemkot tidak pernah memberlakukan SK pemberhentian setelah masa kerja setahun. Padahal, seharusnya setiap tahun ada pemberhentian dan pengangkatan lagi.

Sesuai kebijakan terbaru, terhitung tahun ini mulai diterapkan pemberhentian tenaga kontrak setiap tahun melalui tes yang dinilai dari tiga aspek yakni tes teori, kinerja dan rekapan absensi selama setahun. (mg-25/C-1)