Wagub JNS: Tak Ada Toleransi Penyerapan Dana

berbagi di:
a

Wagub NTT Josef A Nae Soi, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Lydia Kurniawati Christyana, berfoto bersama para penerima penghargaan pengelola keuangan Triwulan I terbaik di NTT di Grand Mutiara, Selasa (30/7). Foto: Nahor Fatbanu/VN
Stef Kosat

Wagub NTT Josef A Nae Soi (JNS) mengatakan, tidak boleh ada lagi toleransi terkait penyerapan anggaran, baik APBD maupun APBN. Demi kepentingan rakyat, maka penyerapan anggaran harus optimal, bahkan maksimal.

“NTT ini butuh dana (banyak). Masa sudah diberi dana yang begitu besar, kita tak mampu mengeksekusinya. Saya harapkan ke depan tidak boleh ada toleransi. Jangan ada toleransi lagi dalam penyerapan anggaran. Penyerapan kita harus bisa capai 99,9 persen, itu penyerapan yang bagus. Kalau hanya 90 sampai 95 persen, itu tidak luar biasa menurut saya,” ujar Wagub JNS dalam acara TyFlo Award dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (APBN) Semester Pertama 2019 di Hotel Grand Mutiara, Kupang, Selasa (30/7).

Kegiatan yang dihelat oleh Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara NTT itu, mengusung tema Optimalisasi APBN menuju NTT Sejahtera. Tampak hadir Sekda NTT, Ben Polo Maing, para bupati/wakil Bupati se-NTT, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT, insan pers dan undangan lainnya.

Diceritakan JNS, minggu lalu, seusai rapat terbatas yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla terkait Rencana Anggaran Belanja Tahun 2020 dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta perhatian khusus Pemprov NTT agar penyerapan anggaran ditingkatkan lagi. Karena penyerapannya, menurut masih sangat rendah.

Wagub JNS mengingatkan, proses untuk mendapatkan kucuran dana tersebut tidaklah mudah karena ruang fiskal APBN sangat terbatas.

“Semestinya hal-hal yang menjadi kelemahan tahun sebelumnya, bisa menjadi bahan evaluasi. Dengan menggunakan analisa SWOT, kita bisa melihat apa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan kita sehingga pada tahun berikutnya kita dapat melakukan program atau kegiatan dengan anggaran yang ada tanpa kesulitan. Jangan sampai Pemerintah Pusat menganggap kita tidak mampu, sehingga mengurangi jumlah anggaran pada tahun berikutnya,” jelas JNS.

Karenanya, JNS mengajak semua pihak yang mengelola dana-dana APBN baik itu DAK, dana desa maupun dana lainnya agar dapat melakukan evaluasi untuk peningkatan penyerapan. (mg-01/C-1)