6.441 KK Terancam Kurang Pangan, Bupati Sikka Perpanjang Darurat Pangan

berbagi di:
Lorens Lewar, warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura bersama keluarganya saat mengolah ubi hutan untuk dijadikan makanan pengganti beras. Gambar diabadikan Kamis (5/10).

Lorens Lewar, warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka bersama keluarganya saat mengolah ubi hutan untuk dijadikan makanan pengganti beras. Gambar diabadikan Kamis (5/10).

 

 

Hingga Selasa (10/10) kemarin, terdata 39 desa pada 12 kecamatan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur mengalami kekeringan yang menyebabkan timbulnya rawan pangan sehingga 6.441 kepala keluarga (KK) yang mendiami wilayah itu terancam kekurangan pangan.

Jika kondisi tersebut tidak lekas mendapat intervensi bantuan pemerintah daerah setempat, maka bukan tidak mungkin darurat pangan akan mengarah pada ancaman kelaparan.

Menyikapi fakta ini, Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera mengambil langkah memperpanjang kondisi darurat pangan selama satu minggu ke depan mulai 11-18 Oktober mendatang.

“Pernyataan status darurat rawan pangan sebenarnya berakhir hari ini (kemarin). Saya sudah rapat koordinasi dan besok (hari ini) kita perpanjang selama tujuh hari ke depan, karena saat ini masih banyak data rawan pangan yang masuk dari desa. Saat ini sedang diverifikasi untuk dilakukan tindakan intervensi berupa pembagian beras bantuan,” kata Ansar Rera, kepada VN (10/10) siang.

Status Darurat Pangan diteken Bupati Ansar dengan Surat Pernyataan Nomor BPBD.I-360/KL/251/IX/2017 tanggal 27 September 2017 yang menyatakan bahwa Sikka dalam kondisi darurat pangan sejak 27 September-10 Oktober 2017.

12 kecamatan yang mengalami kekeringan dan rawan pangan yakni Kecamatan Waiblama, Doreng, Bola, Hewokloang, Waigete, Kangae, Alok Timur, Nita, Paga, Mego, dan Tanawawo.

Bupati Ansar menjelaskan rawan pangan terjadi karena tanaman perdagangan dan tanaman pertanian warga mengalami puso sehingga hasil panen menurun, bahkan gagal panen. Akibatnya daya beli masyarakat rendah dan sangat berpengaruh pada status gizi masyarakat, terutama lansia, anak, dan balita.

“Saya sudah instruksikan kepada OPD (organisasi pemerintah daerah) terkait agar selain bantuan beras, juga berikan bantuan lain berupa pelatihan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja, bantuan dari Dinas Sosial, dan juga di Dinas Ketahanan Pangan. Hal itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.

 

Salurkan Beras
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka Mauridz da Cunha mengatakan, jumlah desa yang sudah memasukkan laporan rawan pangan hingga saat ini di Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 39 desa. Namun pihaknya baru melakukan verifikasi 29 desa, dengan total 6.441 kepala keluarga (KK) yang terkena rawan pangan.

“Kita sudah melakukan intervensi, pembagian beras sebanyak 10 kg per KK dan saat ini bantuan beras terus disalurkan kepada keluarga yang sudah dilakukan verifikasi dan dipastikan rawan pangan,” jelas Mauridz.

Dia melanjutkan, saat ini Dinas Ketahanan Pangan masih melakukan verifikasi data rawan pangan dari 10 desa yang belum diverifikasi.

 

Konsumsi Magar
Sebelumnya Harian Umum Victory News beberapa kali memberitakan kondisi rawan pangan menyebabkan sejumlah warga mulai masuk hutan mencari ubi hutan (magar) untuk diolah sebagai pangan pengganti jagung dan beras. Namun, Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang dikonfirmasi terkait hal itu menegaskan makan ubi hutan merupakan bagian dari tradisi atau budaya masyarakat di beberapa wilayah di NTT seperti Sikka dan Nagekeo.

“Saya sudah dengar, sering dengar soal ubi hutan. Ubi hutan di NTT ini bagian dari adat, budaya yang ada di wilayah ini,” kata Lebu Raya menjawab wartawan di gedung DPRD NTT, Senin (9/10).

Lebu Raya mengatakan, ubi hutan yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Sikka (magar, bahasa setempat) selama ini sudah menjadi budaya.

Menurutnya, mengkonsumsi ubi hutan bukan berarti masyarakat setempat rawan pangan. Sebab, pemerintah sudah menyiapkan cadangan beras.

“Ketersediaan pangan cadangan beras di setiap kabupaten itu 100 ton yang bisa digunakan setiap waktu. Kala ada kebutuhan di lapangan bupati boleh keluarkan beras itu. Gubernur punya kewenangan 200 ton beras cadangan pemerintah. Pada saat ada kebututan di lapangan kita keluarkan beras itu untuk membantu masyarakat,” kata Lebu Raya.

Di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, masyarakat setempat juga makan ubi hutan. Menurutnya, makan ubi hutan bukan berarti masyarakat setempat mengalami kelaparan panjang yang berujung pada kematian.

“Jadi kita kadang-kadang mendengar cerita ini lalu pikiran kita itu semua sudah mau mati di sana kan. Jadi ada kearifan lokal yang mereka jaga di sana, sama di di Lembata makan biji bakau,” pungkasnya. (nus/pol/D-1)