621 Pengawas Pilkada Belu Jalani Rapid Test

berbagi di:
img-20201128-wa0003

Ketua Bawaslu Agus Parera (kiri depan) didampingi Dandim 1605 Belu, Letkol Inf Wiji Untoro bersama stakholders lainya melakukan rapat koordinasi pengawasan pemilu partisipatif di hotel Paradiso Belu pada jumat (27/11). Foto: Stef/VN

 

 

 

Stef Kosat

Dalam rangka menghadapi Pilkada pada 9 Desember mendatang, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur melakukan rapit test bagi 621 pengawas dari kabupaten hingga TPS.

Tujuannya, memastikan  Pilkada Belu tidak melahirkan klaster baru penyebaran Covid-18 dan pesta demokrasi berjalan sesuai protokol covid-19.

Hal ini disampaikan ketua Bawaslu Belu, Andreas Parera, saat diwawancarai awak media di sela rapat koordinasi pengawasan pemilu partisipatif bersama stakholders di Hotel Paradiso pada akhir pekan.

Menurut Parera, rapid test ini merupakan bagian dari protokol Covid-19 sesuai arahan presiden dan Mendagri supaya pilkada berjalan sukses.

“Jadi, seluruh jajaran pengawas dari kabupaten itu ketua, anggota, sekretariat, jajaran panwas kecamatan, anggota dan sekretariat, pengawas desa kelurahan maupun 426 pengawas TPS harus tes rapit,” tegas Parera.

Rapid test berlangsung selama 3 hari. Kamis hingga Sabtu di kantor Bawaslu. Hasil rapid test pada hari Kamis bagi anggota Bawaslu Belu sebanyak 209 orang semuanya non reaktif.

Jika pada hari ketiga pemeriksaan dan didapati ada pengawas pemilu khususnya pengawas TPS yang dinyatakan reaktif, maka selaku Bawaslu Belu merekomendasikan supaya yang bersangkutan dites swab dan kalau hasilnya positif maka harus diganti sesuai aturan.

“Karena pengawas TPS hanya bekerja sebulan. Hanya kendalanya adalah, Bawaslu kesulitan mencari pengganti saat sekarang. Sebab Bawaslu harus melakukan seleksi lagi dan pelatihan sementara waktu Pilkada tinggal seminggu ke depan. Selain itu, sebagian masyarakat sudah menjadi anggota KPPS, dan sebagian besar masyarakat menjadi tim kampanye dan saksi dari kedua paslon sehingga itu menjadi kesulitan Bawaslu melakukan penggantian personil. Tetapi mari semua berdoa supaya tidak ada yang reaktif rapit tes hingga usai Pilkada,” ungkapnya.

Sementara dalam rapat koordinasi bersama stakeholders, sejauh ini tahapan kampanye pelanggaran protokol Covid-19 tidak banyak. Namun kedua paslon dan masyarakat pendukung akan tetap diingatkan supaya protokol kesehatan wajib diperhatikan apalagi Belu mengalami lonjakan kasus Covid-19.

“Ini rawan, sebab berdasarkan UU Nomor 6 maupun Perpu, pilkada hanya bisa dibatalkan kalau ada lonjakan kasus Covid-19. Jadi jangan sampai tidak patuhi protokol kesehatan dari kedua paslon dan masyarakat lalu terjadi lonjakan kasus covid-19 maka Pilkada Belu bisa terancam batal. Sehingga ini perlu antisipasi supaya jangan terjadi,” tegas Parera.

Tahapan pilkada Belu selama masa kampanye, hasil pantauan Bawaslu di lapangan ditemukan bahwa masyarakat yang berada dalam tenda sesuai aturan yakni hanya 50 orang. Tetapi yang berada di luar tenda ratusan orang dan lepas kontrol. Sehingga Bawaslu perlu koordinasi dengan Polres Belu lagi. Supaya pengaturan yang jelas bagi masyarakat yang berada di luar tenda seperti apa.

Bawalu tidak ingin membatasi hak politik masyarakat, dan kedua paslon juga sedang mencari dukungan masa. Tetapi Bawaslu berharap supaya semua pihak saling menghormati sehingga pilkada Belu dapat berjalan sukses baik kesehatan maupun pemilu.

Sementara Dandim 1605 Belu Letkol Inf Wiji Untoro mengatakan Pilkada atau Pesta demokrasi Belu harus tetap berjalan aman dan lancar.

“Masyarakat boleh berpandangan berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat renggang pertemanan antar masyarakat, tegas Letkol Inf Wiji.

Persaingan pastinya ada, tetapi tetap menjaga persaudaraan di antara masyarakat. Jangan sampai karena perbedaan politik lalu masyarakat menjadi bermusuhan, itu tidak boleh terjadi. Semua harus berpikir logis dalam pilkada ini.

“Siapapun yang terpilih pada 9 Desember nanti itulah putra terbaik Belu. Dampak bagi masyarakat apa, tetap biasa saja dan pastinya harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Jangan berkelahi hanya karena ikut kampanye. Jangan korbankan persaudaraan dalam pilkada,” ungkapnya. Jangan lupa juga dengan kesehatan, karena di Belu sudah menanjak kasus covid-19. Masing-masing tim sukses sampaikan kepada seluruh tim kampanyenya supaya sukseskan kampanye dan Pilkada Belu dengan damai,” ujar Letkol Inf Wiji.

Sementara Ipda Dewo Ali kusuma yang mewakili Kapolres Belu mengatakan menghadapi Pilkada maka Polres Belu akan menerjunkan 350 personil dibantu 25 anggota BKO Polda NTT di 425 TPS dan akan dibantu Pol PP.

Polres Belu mendapat dukungan BKO dari Polda NTT sebanyak 25 orang karena polres kekurangan personil. Jadi diharapkan bagi kedua paslon yang bertarung, harus mendukung dan menjaga keamanan.

“Kalau ada pelanggaran silahkan dilaporkan supaya Polres bersama Bawaslu Belu memproses pelanggaran itu,” tegasnya. (bev/ol)