Ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Program Baru Dalam Omnibus Law

berbagi di:
silvi
Sylvia Pedkujawang
Putra Bali Mula

Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT (Diskoperindag NTT) mengungkapkan adanya program jaminan baru dari BPJamsostek yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Kepala Diskopnakertrans NTT, Sylvia Pedkujawang, menyampaikan hal tersebut kepada VN saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/10). Ia menyebut program ini termuat di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Sylvia menyampaikan hal tersebut menanggapi nformasi hoax yang beredar di tengah masyarakat soal UU Ciptaker dan ia menekankan adanya kepastian pemberian jaminan kepada masyarakat yaitu salah satunya dengan adanya JKP ini.

BPJamsostek sendiri saat ini sudah memiliki program jaminan hari tua, pensiun, kecelakaan kerja dan tengah dilakukan penambahan program tersebut.

“Dalam Omnibus Law saat ini juga tengah digodok program jaminan kehilangan pekerjaan, saat ini bahkan tambah, ada jaminan kehilangan pekerjaan,” kata dia.

Menurutnya, hal tersebut yang perlu disosialisasikan lebih lanjut untuk diketahui oleh masyarakat umum.

“Saat ini bahkan tambah, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) itu yang tidak dipahami pendemo dan ini untuk mereka terdampak pandemi atau apapun ke depannya yang menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan,” kata dia.

Menurutnya, setoran atau iuran untuk program tersebut tetap sama yang sementara ini masih diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pusat.

“Tetap sama tanpa setoran tambahan. Jadi ini adalah subsidi pemerintah dan BPJS. Kalau kehilangan pekerjaan karena apa saja maka dapat diklaim. Tentang besarannya berapa lagi diatur dalam peraturan pemerintah. Kami masih tunggu,” lanjut Sylvia.

Ia juga menyampaikan, UMP dan UMK tetap berlaku bukannya dihapuskan. Untuk penetapannya pun akan dibahas dengan Dewan Pengupahan.

“Tentang UMP tetap ada, UMK, bahkan sekarang kita lagi bahas, besok sepertinya, ada virtual dengan Jakarta untuk menyusun upah minimun regional dengan provinsi. Tahun ini belum ditetapkan karena kita masih tunggu itu. Kita berharap cepat, harusnya November,” ungkapnya. (mg06)