Advetorial: Kurangi Pengangguran melalui Pelatihan Tenaga Kerja

berbagi di:
foto-hal-13-headshot-kadisnakertrans-belu

 

 

 
Mutiara Malahere

Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati JT Ose Luan terus berupaya menurunkan tingkat pengangguran melalui pelatihan sumber daya manusia dan keterampilan kepada masyarakat.
Salah satu upaya Pemkab Belu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjalin kerjasama dengan lima Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di Kupang, Medan, Semarang, Bandung, dan Banten dengan kuota 500 orang setiap tahun.

Kepada VN, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu Laurens Kiik Nahak mengatakan pihaknya bekerjasama dengan lima BLK Kupang dan empat BLK di luar NTT yang menyediakan berbagai jenis pelatihan antara lain akomodasi perhotelan, pertukangan, perbengkelan/otomotif untuk roda dua maupun roda empat, perbaikan barang elektronik AC mobil dan handphone, pelatihan menjahit terutama pakaian wanita,pelatihan salon kecantikan, serta bordir.

Menurut Laurens, pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan potensi di Atambua, seperti akomodasi perhotan untuk mempersiapkan masyarakat Belu menghadapi kemajuan pariwisata melalui perbaikan pelayanan manajemen hotel dan restoran, pelatihan otomotif dan perbengkelan, service barang elektronik, salon kecantikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya wanita, pelatihan menjahit dan bordir yang saat ini permintaan pasar yang tinggi, serta pertukangan karena kebutuhan proyek infrastruktur dan perumahan sangat tinggi.

Laurens menambahkan terkait dengan pembiayaan pelatihan pada lima BLK tersebut, dananya bersumber dari Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja sehingga pihaknya hanya menanggung uang saku bagi para peserta pelatihan.

Tugas Disnakertrans hanya membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat dan tim seleksi dari BLK yang bekerjasama akan datang melakukan seleksi secara langsung kepada para calon peserta pelatihan yang telah lolos persyaratan administrasi.

“Kami membuka pendaftaran pelatihan kepada semua masyarakat Kabupaten Belu yang berminat, setelah itu Tim seleksi BLK yang akan melakukan seleksi dan menentukan para calon peserta yang siap mengikuti pelatihan, dan semua pembiayaan dan akomodasi selama pelatihan para peserta ditanggung oleh Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja Kemenaker, sedangkan Pemda Belu hanya memberikan uang saku bagi para peserta selama menjalani pelatihan di BLK,” jelas Laurens.

Terkait persyaratan bagi masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan, tambah Laurens, masyarakat wajib mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) jalur mandiri, berijazah minimal SLTA/SMK/Sederajat, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, serta belum bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta.

“Semua Persyaratan bagi setiap calon peserta pelatihan pada BLK yang bekerjasama dengan Pemkab Belu seperti halnya persyaratan pada umumnya, namun dikhususkan bagi yang belum bekerja/terikat pada instansi pemerintah maupun swasta sebab harus menjalani pelatihan penuh sesuai dengan jadwal dari BLK dengan jangka waktu pelatihan bervariasi minimal 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, bahkan 120 hari lamanya,” ujar Laurens.

Tujuan dari pelatihan calon tenaga kerja pada sejumlah BLK yang bekerjasama dengan Pemkab Belu agae dapat mengatasi pengangguran serta usai mengikuti pelatihan dapat langsung bekerja atau dapat membuka lapangan kerja baru di kampung halamannya.

“Kami sangat berharap semua peserta yang telah mengikuti pelatihan keterampilan pada sejumlah BLK tersebut, pasca menjalani pelatihan dapat kembali ke kampung halamannya dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan serta dapat bekerja ataupun membuka lapangan kerja baru dan merekrut anak-anak daerah demi mengurangi pengangguran,” ujar Laurens.

Baginya, masalah yang kerapkali dialami Disnakertras dalam menangani calon tenaga kerja yang mengikuti pekatihan yakni banyak peserta saat menjalani pelatihan pada BLK di Medan atau pulau Jawa dengan jangka waktu pelatihan yang cukup lama sampai tiga bahkan empat bulan, membuat para peserta enggan kembali ke Belu dan memilih menetap di sana.

Permasalahan lainnya, beberapa orang dari satu kelompok pelatihan pada salah satu BLK memilih untuk pulang kembali ke Belu dengan alasan tidak betah serta rindu keluarga di kampung, namun ketika sudah pulang, yang bersangkutan enggan kembali untuk menuntaskan jadwal pelatihannya.

Baginya, hal tersebut wajar karena tidak semua program pemerintah harus berhasil 100 persen, namun demikian pihaknya optimis program pemerintah dapat mencapai keberhasilan 70 persen dan tujuan pelatihan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan membuka lapangan kerja baru.

“Banyak permasalahan yang kami temui di lapangan terutama setelah para peserta pelatihan tenaga kerja telah menjalani masa pelatihan seperti meminta pulang sebelum habis masa pelatihan, bahkan ada pula yang telah selesai masa pelatihan enggan pulang ke kampung halaman dengan alasan ingin bekerja di luar daerah, namu demikian sebagian besar peserta kembali ke tempat asal dan membuka usaha sendiri,” ucap Laurens.

Pihaknya berharap melalui pelatihan keterampilan pada beberapa BLK dapat menjawab kebutuhan daerah dalam memperluas lapangan kerja serta masyarakat tidak lagi berpikir untuk bekerja di luar negeri melainkan melalui pelatihan keterampilan dapat membuka lapangan kerja sendiri dan membangun daerahnya menuju sejahtera. (tia/adv)
Kerjasama Dinas Kominfo Kab. Belu dengan HU Victory News