Advetorial: PKH dan Penuntasan Kemiskinan

berbagi di:
foto-hal-13-kerja-sama-belu

Bupati Belu Willybrodus Lay menemui Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara di Jakarta, 17 Januari 2020 untuk mengajukan penambahan jumlah kuota PKH.

 
Mutiara Malahere

Pemerintah Kabupaten Belu di bawah kememimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati JT Ose Luan terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang diharapkan menjadi stimulan bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat miskin.

Dalam hal ini Pemerintah Belu terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan perhatian serius berupa berbagai bantuan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terkait realisasi PKH, beberapa waktu lalu Bupati Belu Willybrodus Lay menemui Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara di Jakarta pada 17 Januari 2020 lalu.

Dalam pertemuan itu, Bupati Lay menyampaikan data penerima PKH yang telah lolos verifikasi dan validasi untuk Tahun 2020 berjumlah 9.699 KPM.

Sedangkan jumlah penerima PKH pada Tahun 2019 lalu berjumlah 10.148 KPM, artinya Pemkab Belu melihat bahwa terjadi penurunan jumlah KPM yang mendapatkan program PKH namun demikian pihaknya tetap optimis.

Bupati Lay menambahkan terkait data kemiskinan berdasarkan database Dinas Sosial Kabupaten Belu tercatat berjumlah 22.475 KK, namun yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah tercatat sebanyak 12.776 KK, maka dari itulah Pemkab Belu terus berupaya memperjuangkan penanbahan jumlah kuota bagi KK miskin terutama yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial.

“Kami melihat realisasi Program PKH menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan walaupun presentasenya kecil, akan tetapi kami berharap Pemerintah Pusat memberikan perhatian melalui program PKH bagi masyarakat miskin yang belum tercover bantuan manapun dengan tujuan agar tetap mendukung pemerintah Belu dalam menuntaskan angka kemiskinan,” pinta Bupati Lay.

Pihaknya juga meminta agar para KPM tidak sepenuhnya bergantung pada PKH sebab sifatnya hanya sebagai stimulan dengan tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan akses dan kusertaalitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Maria Sabina Mau Taek secara teknis menjelaskan kriteria bagi KPM yang mendapat Program PKH antara lain komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

“Sesuai kriteria PKH, Komponen pendidikan dalam arti, penerima manfaat PKH memiliki anak sekolah, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Sedangkan komponen kesejahteraan sosial bagi orang lanjut usia (lansia) dengan ketentuan umur 70 tahun ke atas dan disabilitas berat (tidak bisa tolong diri sendiri),”.jelas Sabina.
Terkait jumlah nominal bantuan PKH, lanjut Sabrina, berdasarkan ketentuan antara satu KPM dengan lainnya tidak sama karena jumlah tanggungan dalam keuarga per KPM tidak sama.

“Setiap KPM yang mendapat PKH jumlahnya tidak sama antara satu dengan lainnya sebab kriterianya pun berbeda misalnya ada keluarga yang anaknya masih balita ataupun yang telah bersekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP, atau SMA, bahkan ada pula KPM yang memiliki anggota keluarga lansia, maka jumlahnya pun bervariasi,” tambah Sabina.

Namun apabila dalam perjalanannya, jumlah komponennya berkurang seperti adanya keluarga KPM yang meninggal dunia atau biaya pendidikan anak telah tercover oleh bantuan beasiswa, maka secara otomatis jumlah nominal tanggungan KPM akan berkurang.

“Semua data KPM tercatat pada database kementerian sosial, dan dinas tidak memiliki kewenangan untuk mengganti data sehingga ketika ada anggota dalam satu KPM yang meninggal dunia atau biaya pendidikab anak KPM diakomodir oleh bantuan beasiswa, maka sistem yang akan memverifikasi ulang data nominal PKH bagi KPM tersebut,” tegas Sabina.

 
PKH Dalam Realita
Sekretaris Dinas Sosial, Ans Lopez menambahkan PKH hanya sebatas stimulan bagi masyarakat KPM, namun hingga sejauh ini menjadi masalah utama di lapangan.

Pasalnya masyarakat yang mendapat PKH sangat menggantungkan hidupnya pada bantuan PKH, dan jika jumlah bantuannya berkurang dari tahun sebelumnya maka masyarakat mulai menyalahkan pihak Dinas Sosial yang bertanggungjawab mengakomodir data PKH.
Bukan hanya jumlah bantuan PKH yang berkurang, masalah lain juga menjadi serius ketika masyarakat yang rutin mendapat bantuan PKH pada tahun sebelunnya namun dalam perjalanan namanya tidak lagi masuk dalam daftar penerima PKH.

“Ketika banyak masyarakat yang tidak lagi masuk dalam daftar PKH, mereka akan melakukan aksi protes dan Kantor Dinas Sosial akan menjadi sasaran kemarahan warga, padahal kami tidak punya kewenangan menentukan data jumlah KPM, namun dari Desa/Kelurahan setempat yang menentukan jumlah KK miskin kemudian melalui dinas Kabupaten mengajukannya kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya ke Pemerintah Pusat yang akan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin kemudian menentukan jumlah kuota penerima PKH,” jelas Ans Lopez.

Pihaknya juga menyayangkan masih ada bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, dalam hal ini masyarakat dengan kondisi ekonomi cukup baik juga menerima bantuan PKH, bahkan saat bantuan kurang juga ikut melakukan aksi protes kepada Dinas Sosial.

“Kami temukan di lapangan ada penyaluran PKH tidak tepat sasaran dan penerimanya tergolong mampu, bahkan saat tim kami melakukan verifikasi faktual menemukan bahwa rumahnya baik, bangunan permanen, berlantai keramik, bahkan ada pula yang menjabat sebagai ketua RT juga berlomba mendapatkan bantuan PKH, dan yang lebih parah lagi, yang bersangkutan juga ikut protes saat jumlah bantuannya berkurang serta menyalahkan dinas teknis,” ucap Ans Lopez.

Pihaknya meminta agar masyarakat dapat mengerti tujuan dari PKH sebagai stimulan yang sifatnya sementara sehingga masyarakat jangan bergantung pada Bantuan PKH serta berupaya meningkatkan kehidupan menjadi lebih mandiri dan sejahtera. (tia/adv)
Kerjasama Dinas Kominfo Kab. Belu dengan HU Victory News