Akses Masyarakat Ke Pantai Pede Harus Dibuka

berbagi di:
img-20200406-wa0024

Bangunan milik PT.SIM yang dibangun oleh Pantai Pede. Foto: Gerasimos/VN

 

 

Gerasimos Satria
Pengelolahan Pantai Pede di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) akan diambilalih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur pada 18 April 2020 mendatang.

Sebelumnya, tahun 2014 lalu, Pantai Pede yang merupakan aset Pemprov NTT dikontrakkan kepada PT.Sarana Investama Manggabar (SIM).

Tokoh agama di Kabupaten Mabar menginginkan agar akses masyarakat ke Pantai Pede harus dibuka.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mabar Syakar Abdul Jangku,Senin (6/4) mengatakan sebelum Pantai Pede dikelola oleh PT.SIM tahun 2014 lalu, akses masyarakat Mabar dan sekitarnya untuk ke pantai Pede sangat terbuka.

Kabupaten Mabar saat ini belum memiliki pantai publik atau pantai yang dapat diakses secara cuma-cuma oleh masyarakat. Padahal setiap wilayah seharusnya memiliki pantai publik.

 

“Siapapun yang mengelola pantai Pede, yang kita harapkan satu-satunya adalah akses masyarakat baik nelayan maupun masyarakat lainnya ke pantai Pede jangan ditutup,” harap Syakar.

Sementara Pastor Marsel Agot, SVD mengatakan jika kembali ke sejarah perjuangan masyarakat Mabar saat menolak pengelolaan Pantai Pede oleh pihak ketiga tahun 2014, salah satu poin yang disampaikan yakni Pantai Pede harus menjadi area publik.

Dia mengaku salah satu persoalan di Mabar yakni akses masyarakat menuju pantai sangat sulit. Sejumlah hotel seperti Ayana dan La Prima serta sejumlah hotel lain di Labuan Bajo menutup akses masyarakat untuk ke pantai. Sehingga saat ini masyarakat Mabar dan sekitarnya memanfaatkan lahan pribadi milik masyarakat di Pantai Kelumpang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo untuk berwisata.

“Masyarakat Manggarai Barat memiliki hak untuk mempunyai area publik. Namun, kita sayangkan saat PT.SIM selaku pengelola Pantai Pede memotong sejumlah besar pohon dan menutup akses masuk pantai,” tegasnya.