Anton Ali : Tidak Ada Pemaksaan Tanda Tangan oleh Camat Boleng

berbagi di:
img-20191203-wa0009

 

Anton Ali

 

 

Gerasimos Satria
Kuasa hukum Anton Ali mengaku tidak ada pemaksaan penandatanganan surat pernyataan tanah ulayat oleh Camat Boleng,Bonaventura Abunawan kepada 22 Tua Golo (Kepala Adat) di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur.

“Tidak dibenarkan ada pemaksaan tanda tangan oleh Camat Boleng kepada 22 Tua Golo di Kecamatan Boleng. Tua adat di Kecamatan Boleng menandatangan sendiri surat pernyataan tentang tanah ulayat Boleng,” jelas Anton Ali kepada VN di Labuan Bajo, Selasa (3/12) siang.

Anton yang merupakan kuasa hukum Bonaventura menjelaskan dalam surat yang dituduh palsu tersebut tidak ada tanda tangan Camat Boleng, Bonaventura Abunawan. Isi dalam surat yang dituduh palsu itu tidak merugikan orang lain atau pihak-pihak tertentu.

Dia menegaskan isi surat yang di tandatangan oleh 22 kepala adat Kecamatan Boleng dan Bupati Mabar Agustinus Ch Dula bukan untuk menipu orang lain. Surat ulayat itu tidak bersifat tipu daya, tipu muslihat atau memberdayakan orang lain. Surat tersebut untuk kepentingan internal para tokoh adat dan ulayat di Kecamatan Boleng.

“Apakah surat itu merugikam kepentingan 22 orang. Sampai sekarang belum ada putusan yang menyatakan isi surat tersebut palsu,” tutur Anton.

Anton menilai ada kejanggalan dalam penanganan masalah yang menimpa Camat Boleng Bonaventura oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Baru-baru ini dirinya meminta penangguhan penahanan Bonaventura namun penyidik Polda NTT tidak mengizinkan hal tersebut.

“Kita akan melakukan praperadilan,ada yang tidak beres dari penanganan perkara ini,” ujar Anton.

Kepala Bidang Humas Polda NTT, AKBP Yohannes Bangun mengatakan Bonaventura telah ditetapkan sebagai tersangka atas sangkaan membuat surat palsu atas tanah sengketa di Desa Tanjung Boleng.

Dia menjelaskan, camat tersebut diduga kuat membuat surat palsu dalam kasus sengketa lahan tanah ulayat Mbehal yang berlokasi di Mejerite Rangko.

“Tersangka, Bonaventura Abunawan diduga melakukan tindak pidana membuat surat palsu sesuai Pasal 263 Ayat 1 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara,” ujarnya.

Bonaventura dilaporan oleh tokoh adat ulayat Nterlaing, Kecamatan Boleng pada Oktober 2019 lalu. Dia dilaporkan warga ke Polda NTT atas dugaan pemalsuan dokumen terkait hak ulayat. Dimana Camat Boleng memalsukan tanda tangan 22 tua adat atau kepala suku di Kecamatan Boleng. Dimana  sebagian besar kepala suku di Kecamatan Boleng tidak pernah menandatangani dokumen pernyataan kekuasaan ulayat. Dokumen tersebut berisikan pernyataa  mengangkat orangtua Camat Boleng, Yohanes Usu sebagai koordinator ulayat Boleng.

Dalam kasus pemalsuan dokumen tanah ulayat ini, Bupati Mabar Agustinus Ch Dula juga menjadi salah satu saksi yang diperiksa karena ikut menandatangani dokumen tersebut. (bev/ol)